DILI, 07 februari 2025 (TATOLI)—Komisi Pengadaan Nasional (CNA -portugis) melaporkan jumlah kontrak pengadaan dari proyek infrastruktur di Timor-Leste meningkat pesat pada 2024 dibandingkan 2023.
Hal ini ditegaskan dalam pertemuan pemaparan kinerja lembaga di bawah naungan MPIE (Kementerian Perencanaan Investasi Strategis) seperti Lembaga Pembangunan Nasional (ADN -portugis) dan CNA untuk periode 2024, serta peluncuran buku “Guideline for standard remuneration on personel (Billing Rate)” bagi Konsultan Nasional dan Internasional.
Wakil Direktur Eksekutif CNA, Nelson dos Santos Gusmão melaporkan pada 2023 proyek pengadaan berjumlah 51 paket dengan estimasi anggaran $416 juta yang terdiri dari 24 paket kontrak (sekitar $49 juta) sudah dilaksanakan, 16 paket dalam proses dan 11 paket dibatalkan.
Selain itu pada 2024, jumlah proyek pengadaan naik menjadi 228 paket dengan estimasi anggaran $491 juta, terdiri dari 141 paket kontrak (sekitar $202 juta) terlaksana, 65 paket dalam proses dan 22 paket dibatalkan.
“Meskipun sebagian paket kontrak dibatalkan dan ada yang tertahan tetapi jumlah kontrak yang terlaksana bertambah dengan signifikan dengan kegiatan pengadaan ini naik 447% dari 2023 ke 2024 yang artinya kesuksesan,” ungkap Nelson dos Santos Gusmão di Pusat Konvensi Dili (CCD), jumat ini.
Ia mengatakan kegiatan pengadaan yang dilakukan CNA untuk tiga paket kontrak berbeda seperti Tender Umum (Concurso Publico), Permintaan Penawaran (RFQ – Request For Quote atau Solicitação do Cotações) dan Penyesuaian Lansung (Ajuste Direto).
Wakil Direktur CNA itu juga mengungkapkan dari 228 paket kontrak pada 2024 dengan anggaran proyek berbeda seperti yang kurang dari $1 juta ada 124 proyek dari 14 intansi pemerintah. Sementara dengan nominal $1 juta sampai $5 juta ada 85 proyek dari 10 instansi pemerintah. Sementara dengan nilai proyek lebih dari $5 juta ada 19 proyek dari enam instansi pemerintah.
Di tempat yang sama Direktur Ekskutif CNA, Hermingardo Albano Soares menjelaskan bahwa kehadiran CNA hanya berfokus pada kontrak yang diajukan oleh setiap instansi pemerintah dan proses awalnya bukan dari CNA.
“Proyek ini maioritas adalah infrastruktur seperti jalan, jembatan dan lainnya. Tetapi untuk proyek yang dibatalkan bukan wewenang CNA karena kita hanya melakukan kontrak proyek sesuai arahan,” ucapnya.
CNA sendiri saat ini tengah mengupayakan beberapa langka seperti penyelarasan dengan Aturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025, 8 Januari tentang standarisasi dokumen tender dan promosi pembangunan ekonomi nasional.
Digitalisasi dan efisiensi untuk mempersiapkan pengadaan secara elektronik (e-procurement), memperkuat koordinasi antar kementerian dalam pengadaan.
Keberlanjutan dan ketahanan untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonom serta mengidentifikasi tantangan manajemen kontrak dan terakhir terus membangun kapasitas dan mengembangkan kompetensi.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
