DILI, 06 februari 2025 (TATOLI)– Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres meminta setiap negara anggota mendukung Badan Bantuan dan Pemulihan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA – United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) dan berkomitmen penuh untuk perdamaian, stabilitas dan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat palestina.
Sekjen PBB Antonio Guterres, menegaskan hal itu dalam pembukaan sesi Komite tentang Pelaksanaan Hak-Hak yang Tidak Dapat Dicabut dari Rakyat Palestina (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People) tahun 2025, di New York, 05 februari.
“Saya ingin memberi hormat kepada Komite ini atas pekerjaannya. Pada hakikatnya, pelaksanaan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina adalah tentang hak orang Palestina untuk hidup sebagai manusia di tanah mereka sendiri,” kata Sekjen António dalam laman resmi PBB yang diakses Tatoli, kamis ini.
Menurutnya, semua telah melihat realisasi hak-hak tersebut terus menjauh dari jangkauan, meskipun tidak ada yang membenarkan serangan Hamas pada 07 Oktober 2023 dan tidak ada yang membenarkan apa yang telah terjadi di Gaza selama beberapa bulan terakhir.
Katalog kehancuran dan kengerian yang tak terlukiskan telah terjadi dan hampir 50.000 orang dengan 70 persen di antaranya adalah wanita dan anak-anak yang dilaporkan tewas dan mayoritas infrastruktur sipil Gaza seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas air telah hancur.
Mayoritas penduduk yang sangat banyak telah menghadapi pengungsian demi pengungsian, kelaparan, dan penyakit. Anak-anak, putus sekolah selama lebih dari setahun. Satu generasi, kehilangan tempat tinggal dan trauma.
“Saya menyambut baik kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Saya berterima kasih kepada para mediator, Mesir, Qatar, dan Amerika Serikat atas upaya berkelanjutan untuk memastikan implementasi. Sekarang, saatnya untuk memperjelas tujuan ke depannya,” katanya.
Pertama, semua harus terus mendorong gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera tanpa penundaan. “Kita tidak bisa kembali ke kematian dan kehancuran yang lebih banyak lagi. PBB bekerja sepanjang waktu untuk menjangkau warga Palestina yang membutuhkan dan meningkatkan dukungan. Itu membutuhkan akses kemanusiaan yang cepat, aman, tanpa hambatan, diperluas, dan berkelanjutan,” katanya.
“Saya menyerukan kepada Negara Anggota, para donor, dan masyarakat internasional untuk mendanai sepenuhnya operasi kemanusiaan dan memenuhi kebutuhan mendesak. Dan saya sekali lagi mendesak Negara Anggota untuk mendukung pekerjaan penting UNRWA,” pintanya.
Kedua, dalam mencari solusi, semua tidak boleh memperburuk masalah dan harus tetap setia pada dasar hukum internasional, serta menghindari segala bentuk pembersihan etnis.
Ketiga, harus menegaskan kembali solusi dua negara karena setiap perdamaian yang langgeng akan membutuhkan kemajuan yang nyata, mengakhiri pendudukan, dan mendirikan Negara Palestina yang merdeka, dengan Gaza sebagai bagian integral. Negara Palestina yang layak dan berdaulat yang hidup berdampingan dalam damai dan aman dengan Israel adalah satu-satunya solusi berkelanjutan untuk stabilitas Timur Tengah.
“Di luar Gaza, situasi terus memburuk di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Saya sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel dan pelanggaran lainnya. Kekerasan harus dihentikan,” ungkapnya.
Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Internasional, pendudukan Israel atas wilayah Palestina harus diakhiri. Hukum internasional harus dihormati dan akuntabilitas harus dipastikan.
Semua harus berupaya menjaga persatuan, kesinambungan, dan integritas Wilayah Palestina yang Diduduki serta pemulihan dan rekonstruksi Gaza. Pemerintahan Palestina yang kuat dan bersatu sangat penting. Komunitas internasional harus mendukung Otoritas Palestina untuk mencapai tujuan ini.
“PBB berkomitmen penuh untuk perdamaian, stabilitas, dan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Saya memuji Komite ini atas dedikasinya yang teguh terhadap tujuan-tujuan ini dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk sepenuhnya mendukung upaya-upaya ini,” paparnya.
Perlu diketahui bahwa Gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza, Palestina telah dimulai pada 19 Januari 2025. Kesepakatan ini merupakan hasil dari negosiasi yang dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat setelah lebih dari 15 bulan konflik bersenjata yang telah menghancurkan banyak bagian dari Jalur Gaza.
Tahap Pertama (19 Januari – 1 Maret 2025), Gencatan senjata akan berlangsung selama enam minggu. Selama tahap ini, kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan semua tindakan agresif.
Israel akan membebaskan 33 tawanan sebagai imbalan atas pembebasan sekitar 1000 tawanan Palestina. Dan, bantuan kemanusiaan akan mulai mengalir ke Gaza dengan ratusan truk yang diizinkan masuk setiap hari.
Tahap Kedua (Mulai 3 Februari 2025), Negosiasi untuk tahap kedua gencatan senjata akan dimulai paling lambat pada hari ke-16 setelah gencatan senjata dimulai. Fokus utama adalah pembebasan sisa sandera dan penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.
Tahap Ketiga (Dimulai pada 12 April 2025), Detail implementasi tahap ketiga masih belum jelas dan akan bergantung pada pemenuhan syarat-syarat sebelumnya. Dengan adanya gencatan senjata ini, diharapkan situasi kemanusiaan di Gaza dapat membaik dan warga yang mengungsi dapat kembali ke rumah mereka.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
