DILI, 04 desember 2024 (TATOLI)— Pemerintah melalui rapat Dewan Menteri telah menyetujui rancangan aturan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Donaciano do Rosário da Costa Gomes “Pedro Klamar Fuik” mengenai Strategi Bantuan Kemanusiaan dan Keadaan Darurat untuk Pasukan Pertahanan Bersenjata Timor-Leste (F-FDTL) dalam membantu masyarakat.
“Strategi ini mempromosikan serangkaian pedoman dan tindakan inovatif yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan dan kesiapan Angkatan Bersenjata F-FDTL dalam memastikan serta merespons dengan cepat, efektif dan efisien terhadap kebutuhan masyarakat yang terkena dampak situasi kemanusiaan dan dalam keadaan darurat,” ungkap laporan hasil rapat Dewan Menteri yang diakses Tatoli, rabu ini.
Dalam lingkup Strategi ini, pembentukan Unit Koordinasi Bantuan Kemanusiaan dan Keadaan Darurat, di bawah pengawasan Kementerian Pertahanan juga telah disetujui.
Unit ini bertujuan untuk menerapkan Strategi, mempromosikan pendekatan terkoordinasi antara berbagai entitas publik yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di sektor ini.
“Unit Koordinasi akan dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk oleh anggota Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pertahanan dan akan memiliki perwakilan dari bidang pertahanan, administrasi negara, dalam negeri, kesehatan dan jaminan sosial, yang akan bertindak sebagai titik fokus. Organisasi dan tata kerja Unit Koordinasi akan ditetapkan dengan perintah menteri dari Menteri Pertahanan,” tulis hasil laporan tersebut.
Dalam rapat tersebut juga juga disetujui rancangan aturan pemerintah yang diajukan oleh Menteri Pertahanan, Donaciano do Rosário Gomes, tentang Kenaikan Pangkat Luar Biasa bagi Personil Militer FALINTIL-FDTL.
Tujuan dari dekrit ini adalah untuk membebaskan persyaratan gelar sarjana untuk masuk ke pangkat perwira dan gelar sarjana atau pendidikan menengah yang dilengkapi dengan pelatihan militer untuk kenaikkan pangkat sersan.
Keputusan itu bertujuan untuk mengakui dan memastikan perkembangan karier personel militer yang bergabung sebelum Undang-Undang Militer 2014 diberlakukan, dengan menjaga harapan yang sah yang telah dibuat. Undang-undang ini mulai diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2024.
Dewan Menteri menyetujui rancangan Undang-Undang Keputusan, yang mengacu pada pembayaran tambahan pada anggota militer F-FDTL dan kepada pegawai serta agen administratif Kementerian Pertahanan yang terlibat dalam tugas khusus proses rekrutmen 2023.
Tindakan ini bertujuan untuk mengimbangi upaya luar biasa dan mengakui komitmen profesional militer, pegawai, dan agen administratif yang berpartisipasi dalam prosedur perekrutan ini.
Pembayaran tambahan mencerminkan dedikasi yang ditunjukkan dan bertujuan untuk meringankan kondisi kerja yang menuntut, termasuk pembatasan kebebasan pribadi dan tingginya kesulitan yang terkait dengan tugas yang dilakukan.
Besarnya biaya tambahan dihitung secara proporsional, dengan memperhatikan volume pekerjaan dan jam kerja sebenarnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
