DILI, 06 november 2024 (TATOLI)– Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão mengakui masalah sengketa kepemilikan dan hak atas tanah menjadi salah satu masalah yang menghambat investasi pemerintah dalam bidang infrastuktur di Timor-Leste.
Kepala Pemerintah menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan sidang pleno debat umum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di Parlamen Nasional (PN), rabu ini.
“Salah satu hambatan utama terhadap investasi di bidang infrastruktur adalah permasalahan sengketa kepemilikan dan hak atas tanah,” jelas PM Xanana.
Dalam APBN 2025 akan dialokasikan $310 juta ke Dana Infrastruktur untuk menangani bidang-bidang penting seperti infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, pembangunan infrastruktur bandara, transportasi umum dan utilitas.
Ia menegaskan pada tahun 2025, Pemerintah akan membentuk alokasi khusus di Kementerian Kehakiman untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dengan mempercepat penyelesaian sengketa pertanahan dan memperjelas kepemilikan tanah.
‘Kita akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi pemerintah dan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur penting,” ucapnya.
Investasi Pemerintah secara keseluruhan di bidang infrastruktur, berjumlah $654 juta, di mana $440 juta dolar untuk modal pembangunan, tidak terbatas pada pembangunan jalan dan jembatan serta investasi ini dimaksudkan untuk menghubungkan rakyat, memungkinkan perdagangan dan mempromosikan peluang.
Ia mengakui dalam infrastruktur harus menyebutkan pentingnya mempromosikan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan, terutama di pusat-pusat kota yang padat penduduk.
Untuk tujuan ini, pemerintah telah berkomitmen mengalokasikan dana sebesar $26 juta dolar untuk inisiatif Air, Sanitasi dan Kebersihan di berbagai kota, dengan fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
