iklan

POLITIK, HEADLINE

Diskusi APBN 2025, Pemerintah mulai gelar rapat konsultasi bersama Komite PN

Diskusi APBN 2025, Pemerintah mulai gelar rapat konsultasi bersama Komite PN

Ruang Sidang Parlemen Nasional. Foto TATOLI/Francisco Sony

DILI, 21 oktober 2024 (TATOLI)– Parlemen Nasional hari ini memulai serangkaian rapat konsultasi dengan Panitia Khusus Permanen Parlemen Nasional (PN), guna membahas dan mempertimbangkan Usulan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk tahun anggaran 2025.

Rapat konsultasi tersebut berlangsung pada 21 – 25 oktober, dan akan dihitung dengan partisipasi anggota Pemerintah, perwakilan Kepresidenan Republik dan para pemimpin Administrasi Publik, untuk berdebat dan memperjelas anggaran per-sektoral untuk tahun depan.

Proposal UU APBN tahun 2025 senilai total $2,6 miliar dolar disalurkan sebanyak $2,07 miliar untuk Pemerintah Pusat, $62 juta untuk Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) dan $482 juta untuk Jaminan Sosial, termasuk Dana Cadangan Jaminan Sosial.

Berita terkait : Pemerintah usulkan $2,6 miliar untuk APBN 2025

Pada tanggal 16 – 17 Oktober, Pemerintah berpartisipasi dalam Seminar Panorama Anggaran Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Komite C Parlemen Nasional yang membidangi Masalah Keuangan Publik. Seminar ini menjadi wadah pemaparan pedoman dan prioritas utama APBN 2025, yang menjadi landasan bagi dengar pendapat publik yang kini berlangsung.

Sidang paripurna pembahasan Usulan UU APBN 2025 akan diawali dengan pembahasan dan pemungutan suara secara umum yang dijadwalkan pada tanggal 06 hingga 08 november 2024.

Mulai tanggal 11 november, diskusi dan pemungutan suara secara khusus akan berlangsung, dengan pemungutan suara global final dijadwalkan pada tanggal 25 november. Dokumen tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden Republik pada tanggal 27 November 2024.

APBN 2025 melanjutkan strategi pelaksanaan prioritas yang tertuang dalam Program Pemerintah, dengan semboyan “Investasi pada infrastruktur strategis, penguatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan warga”.

Proposal ini dirumuskan berdasarkan Tujuan Strategis Pemerintahan Konstitusional ke-IX, dengan tujuan untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi Bangsa melalui investasi yang ditargetkan pada infrastruktur strategis, penguatan ekonomi dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Berita terkait : Persiapan APBN 2025, Pemerintah bentuk Komite Revisi Politik

APBN 2025 bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan meningkatkan kondisi kehidupan penduduk Timor – Leste, melalui strategi yang jelas yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan layanan publik dan memastikan bahwa manfaat pembangunan menjangkau seluruh warga negara. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!