DILI, 02 oktober 2024 (TATOLI)— Dewan Menteri menyetujui rancangan Usulan Undang-Undang yang diajukan oleh Menteri Keuangan, Santina José Rodrigues F. Viegas Cardoso, terkait dengan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Publik yang baru di Pemerintahan Timor-Leste (TL).
Dalam siaran pers resmi Pemerintah berdasarkan hasil rapat Dewan Menteri, dijelaskan Rancangan Usulan Undang-Undang tersebut akan menggantikan Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tertanggal 10 februari yang bertujuan untuk memperkuat pengelolaan keuangan publik dan melakukan perbaikan dalam proses anggaran.
“Dimasukkan dalam Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik, yang diramalkan dalam Program Pemerintahan Konstitusional IX. Diploma ini mendorong interkoneksi yang lebih besar antara anggaran dan perencanaan, memastikan pengelolaan sumber daya Negara yang lebih efisien dan transparan,” demikian hasil rapat Dewan Menteri yang diakses Tatoli, rabu ini.
Tujuan utama dari Rancangan Usulan Undang-Undang tersebut adalah :
- Penyederhanaan dan Peningkatan Perencanaan Anggaran, yaitu Undang-undang baru mengatur pengenalan pernyataan strategi anggaran, yang harus disampaikan oleh Pemerintah kepada Parlemen Nasional. Dokumen ini memandu perencanaan anggaran jangka menengah, menentukan tujuan dan prioritas, serta batasan pengeluaran, manajemen risiko dan alokasi sumber daya
- Transparansi dan Akuntabilitas, yaitu Rancangan Undang-Undang ini berupaya untuk meningkatkan transparansi dalam proses anggaran, memberikan lebih banyak informasi kepada Parlemen dan masyarakat, yang memungkinkan dilakukannya penilaian yang efektif terhadap usulan anggaran dan melakukan pemantauan yang ketat dan ketat terhadap pengeluaran dan pendapatan publik.
- Fokus pada Hasil dan Efisiensi dengan tujuan dari usulan undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa penganggaran program terfokus secara efektif untuk memperoleh hasil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa belanja publik terkait langsung dengan pencapaian tujuan-tujuan konkrit, mendorong penghematan, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya publik yang lebih besar
- Memperkuat Disiplin Anggaran yaitu Undang-undang baru ini menetapkan aturan yang lebih ketat untuk pengelolaan keuangan publik, termasuk membatasi entitas yang dapat mengambil pinjaman dan melarang integrasi saldo anggaran untuk entitas tanpa otonomi keuangan, sejalan dengan keputusan Pengadilan Tinggi
- Penyesuaian Batas Waktu Anggaran dengan tujuannya untuk memastikan bahwa tenggat waktu penyajian anggaran sesuai dengan dimulainya masa jabatan masing-masing Pemerintahan baru, sehingga memungkinkan adanya keselarasan yang lebih baik antara siklus politik dan siklus anggaran
- Penyelarasan dengan Praktik-Praktik Internasional yang Baik yaitu, Undang-undang yang diusulkan mencerminkan praktik-praktik internasional terbaik dalam hal pengelolaan keuangan publik, dengan tujuan untuk memodernisasi dan menyesuaikan proses anggaran Timor-Leste dengan tuntutan konteks administratif dan keuangan yang terus berkembang
Ringkasnya, usulan UU ini tidak hanya berupaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik, namun juga memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara lebih efisien dan fokus pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
