DILI, 14 juni 2024 (TATOLI)—Perdana Menteri (PM), Kay Rala Xanana Gusmão mengungkapkan pentingnya perdamaian dalam proses pembangunan suatu negara. Karena, tanpa perdamaian tidak akan ada pembangunan.
PM Xanana mengungkapkan hal tersebut dalam pidatonya saat menghadiri Forum Pemimpin Global dalam perayaan HUT ke-60 Konferensi UNCTAD di Jenewa, Swiss pada 12 juni 2024.
Kepala Pemerintah Timor-Leste itu berada di pertemuan Forum Pemimpin Global dalam perayaan HUT ke-60 Konferensi UNCTAD mewakili Presiden Republik, Jose Ramos Horta.
Dalam pidatonya, PM Xanana menyampaikkan pentingnya perdamaian dalam proses pembangunan negara, mengingat banyak tantagan dunia yang penuh dengan konflik dan kekacauan, di mana hukum internasional diterapkan secara selektif oleh negara maju serta keadaan darurat iklim, yang disebabkan oleh negara-negara industri, yang paling berdampak pada negara berkembang.
“Kita memiliki ekonomi global yang semakin memperparah ketidaksetaraan yang ekstrem. Peringatan 60 tahun UNCTAD memberikan kesempatan bagi kita untuk mendiskusikan pendekatan-pendekatan baru untuk mengatasi tantangan-tantangan ini,” jelas PM Xanana dalam forum tersebut.
Berita terkait : PM Xanana bertolak ke Jenewa hadiri Forum Pemimpin Global
Menurutnya, semua tantangan tersebut menjadi pertanyaan bagi semua negara bagaimana dapat membangun ekonomi dunia yang inklusi dan adil, sedangkan pembangunan adalah proses yang sulit dan tidak ada formula yang cocok untuk semua.
“Pada tahun 2002, Timor-Leste keluar dari 24 tahun kependudukan asing dan hampir lima abad penjajahan. Kami memulai tanpa memiliki apa-apa selain bekas luka dan trauma perang. Kami belajar dengan cepat bahwa tanpa perdamaian tidak akan ada pembangunan. Dan tanpa pembangunan, tidak akan ada perdamaian,” ucapnya.
Meskipun begitu Timor-Leste juga belajar bahwa negara ini tidak sendirian karena ada banyak negara lain yang terkena dampak konflik dan rapuh yang sedang berjuang untuk mewujudkan perdamaian dan pembangunan.
Pada tahun 2010, Timor-Leste berkumpul untuk berbagi pengalaman dengan membentuk g7+, sebuah kelompok yang terdiri dari sekitar 20 negara yang rapuh, untuk berbicara dengan satu suara mengenai pembangunan, efektivitas bantuan, dan kerja sama internasional.
Pada tahun 2019, g7+ memperoleh status sebagai pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun banyak kemajuan sejak restorasi kemerdekaan, Timor-Leste tetap menjadi salah satu dari delapan negara yang ditetapkan oleh PBB sebagai Negara Paling Tidak Berkembang dan Negara Kepulauan Kecil yang sedang berkembang (SIDS).
“Saya memuji UNCTAD atas Strategi UNCTAD 2024 untuk Mendukung Negara-Negara Kepulauan Kecil yang Sedang Berkembang. Ini adalah dokumen penting yang menyediakan kerangka kerja untuk pembangunan berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, dan pembangunan ketahanan,” ungkap PM Xanana.
Strategi SIDS UNCTAD sekali lagi menunjukkan bahwa UNCTAD adalah mitra terpercaya bagi negara berkembang dan sebagai anggota pendiri kelompok negara rapuh g7+, Timor-Leste percaya bahwa UNCTAD harus diberi sumber daya untuk mendukung negara-negara rapuh, yang sebagian besar berada di Afrika.
“Negara-negara ini adalah negara-negara besar, kaya akan sumber daya alam, tetapi juga sangat miskin. Kami akan meminta PBB, dan UNCTAD, untuk mengeksplorasi pendekatan yang lebih baik dalam memberikan dukungan dan bantuan, sehingga kita dapat membuka pintu perdamaian dan pembangunan di negara-negara yang rapuh ini,” pintanya.
Ia yakin bahwa sangatlah penting bagi UNCTAD untuk mendapatkan dukungan politik yang diperlukan untuk menjalankan perannya dan untuk memetakan model baru bagi pembangunan internasional. Timor-Leste mengharapkan yang terbaik bagi UNCTAD di masa depan.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandin Moniz
