iklan

POLITIK, INTERNASIONAL, HEADLINE

AHDMTL : 20.000 kaum penyandang disabilitas mata butuh perhatian pemerintah

AHDMTL : 20.000 kaum penyandang disabilitas mata butuh perhatian pemerintah

Direktur Asosiasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Mata Timor-Leste (AHDMTL), Gabriel Ponciano de Sousa. Foto Tatoli/Francisco Sony

 

DILI, 11 januari 2024 (TATOLI)– Direktur  Asosiasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Mata Timor-Leste (AHDMTL), Gabriel Ponciano de Sousa, meminta dukungan Pemerintah untuk memperhatikan  20.000 kaum Penyandang Disabilitas mata di Timor-Leste.

“Kami memiliki 20.000 lebih kaum penyandang disabilitas mata di negara ini. Jadi, saat ini kami memerlukan dukungan dari pemerintah,” kata Direktur AHDMTL, Gabriel de Sousa, pada Tatoli, dikantornya Manleuna, Dili, kamis ini.

Dijelaskan, bantuan yang dibutuhkan berupa bantuan sosial dan materi termasuk peningkatan kapasitas untuk memberdayakan kemampuan dalam mengakses pendidikan dan segala informasi untuk menjalani kehidupan secara mandiri dalam sehari-hari.

“AHDMTL telah melakukan upaya untuk memperhatikan hak dan nasib mereka namun kami memiliki keterbatasan sumber daya baik dari segi finansial maupun materi seperti huruf Braille, kurangnya pelatih untuk memfasilitasi dalam pengajaran huruf braille. Selain itu pusat pelatihan kami juga tidak cukup untuk menampung lebih banyak penyandang disabilitas,” ujarnya.

Ia menginformasikan bahwa pemerintah dan mitra internasional seperti, UNICEF (Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa), UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Kedutaan Besar, Kementerian Solidaritas Sosial dan Inklusif (MSSI) yang sering  memberikan dukungan finansial, bantuan sosial, materi dan dukungan lainnya kepada AHDMTL. Namun hal tersebut tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kaum tunanetra di negara ini.

“Karena itu kita membutuhkan Pemerintah untuk memberikan   terhadap permasalahan sosial yang kami hadapi. Banyak permasalahan yang kita hadapi diantaranya, kurangnya  akses terhadap pendidikan, informasi dan sebagainya. Pemerintah sudah memperhatikan hak kami namun masih belum maksimal. Karena itu, kami mohon kepada pemerintah untuk memperhatikan sesuai kami,” tuturnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Disabilitas Timor Leste (ADTL), Cesario da Silva mengatakan, untuk memperhatikan kehidupan para kaum penyandang disabilitas, pemerintah harus melaksanakan Rencana Aksi Nasional.

“Timor – Leste telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penyandang Disabilitas (ODHA) pada bulan april 2022 yang lalu dan terdapat 11 kementerian yang telah memasukkan aksi nasional tersebut untuk diterapkan pada program penyandang disabilitas. Karena itu, kami mendesak agar kesebelas kementerian tersebut dilaksanakan secara maksimal untuk menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas di Timor – Leste,” tuturnya.

Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor       : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!