DILI, 10 januari 2024 (TATOLI)—Pemerintah Timor-Leste melalui rapat Dewan Menteri hari ini menyetujui rancangan Resolusi Pemerintah, tentang Rencana Aksi Nasional 2024-2028 untuk implementasi Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.
“Rancangan Resolusi Pemerintah tersebut dipresentasikan oleh Menteri Dalam Negeri, Francisco da Costa Guterres, tentang Rencana Aksi Nasional 2024-2028 untuk implementasi Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB,” ungkap laman resmi Pemerintah Timor-Leste yang diakses Tatoli.
Resolusi 1325, yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Oktober 2000. Resolusi tersebut menyoroti pentingnya mempromosikan kesetaraan gender di semua tahap proses pembangunan perdamaian dan keamanan, dengan mengakui dampak spesifik perang kontemporer terhadap kehidupan perempuan dan anak perempuan.
Rencana Aksi Nasional 1325 mendefinisikan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan di bawah empat pilar utama yaitu :
- Partisipasi
- Pencegahan
- Perlindungan
- Pembangunan Perdamaian
Keempat pilar tersebut bertujuan memperkuat peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan pembangunan negara.
Rencana ini disusun melalui proses konsultatif dan inklusif yang juga melibatkan mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan kelompok rentan, seperti perempuan pedesaan, penyandang disabilitas, penyintas konflik, dan komunitas LGBTIQ+.
Dikutip dari laman resmi PBB dijelaskan, pada tanggal 31 Oktober 2000, Dewan Keamanan PBBmengadopsi Resolusi 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (UNSCR 1325).
Resolusi ini merupakan resolusi pertama yang mengakui bahwa konflik berdampak pada orang secara berbeda tergantung pada jenis kelamin mereka, dan menyebutkan dua isu penting yaitu :
- Perempuan memainkan peran penting dalam mencegah konflik dan membangun perdamaian di masyarakat. Dimana, UNSCR 1325 mengakui bahwa perdamaian dan keamanan hanya akan berkelanjutan jika perempuan menjadi mitra yang setara dalam proses perdamaian. Resolusi ini menyerukan partisipasi penuh, setara, dan bermakna bagi perempuan dalam setiap tahap pencegahan konflik dan pembangunan perdamaian di negara mereka.
- Perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional terkena dampak dari konflik kekerasan dan perang. Dimana, UNSCR 1325 menyerukan langkah-langkah khusus untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual terkait konflik, yang mengacu pada pemerkosaan, perbudakan seksual, kerja seks paksa, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, dan segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan konflik.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
