DILI, 29 mei 2023 (TATOLI)— Kementerian Urusan Parlemen dan Komunikasi Sosial (MAPKOMS -tetun) dalam Peluncuran Kegiatan menjelang Peringatan Hari Kepegawaian Nasional ke-IX mengimbau kepada semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengurangi kegiatan bermain media social (medsos).
MAPKOMS, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo menyampaikkan hal ini melalui Peluncuran Kegiatan menjelang Peringatan Hari Kepegawaian Nasional ke-IX yang akan digelar pada 15 juli 2023 dengan tema Pengaruh Jejaring Sosial Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
“Terkait dengan tema hari ini, saat ini kita sudah masuk ke dunia digital untuk itu butuh PNS untuk bisa beradaptasi tetapi di jalan yang benar bahwa pada waktu kerja harus benar-benar melayani negara bukan bermain status di medsos,” ungkap Francisco dalam acara peluncuran yang digelar di aula Kementerian Keuangan, senin ini..
Ia mengakui semua orang memiliki hak untuk mengespresikan dirinya di jejaring sosial tetapi harus memahami waktu dan tempat dimana tidak semua hal harus dipublikasikan yang nantinya berdampak pada kinerja kerja pada PNS.
Meskipun begitu, katanya MAPKOMS menghargai dukungan PNS selama masa pemerintahan ke-delapan khususnya berkontribusi dalam pencegahan pandemi COVID-19 serta beberapa tantangan yang sudah dilewati.
“Banyak tantangan yang sudah kita lewati tetapi beberapa masalah belum kita tangani. Artinya semua kembali diserahkan ke PNS sampai ke pemerintahan baru. Tetapi untuk setiap PNS jangan terpengaruh dengan pertukaran pemerintahan, artinya siapapun yang memerintah, PNS harus tetap bekerjasama,” katanya.
Ketua Badan Kepegawaian Negeri Sipil (CFP -portugis), Faustino Cardoso Gomes menjelaskan bahwa peluncuran ini dipenuhi dengan 13 kegiatan utama untuk menyambut Hari Kepegawaian Nasional ke-IX pada 15 juli 2023.
“Kegiatan ini untuk mereflesikan kembali bagaimana memberikan layanan dengan kualitas tanpa harus memihak ke suatu pihak tetapi hanya untuk negara,” ucapnya.
Disebutkan PNS dan Lembaga Administrasi Publik yang terdaftar di CFP berjumlah lebih dari 36.000, tetapi jika digabungkan dengan sektor publik lainnya seperti PNTL (Kepolisian Nasional Timor Leste), F-FDTL (Pasukan Pertahanan Bersenjata Timor-Leste), aparat penegak hukum dan lainnya berjumlah lebih dari 50.000.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
