DILI, 09 agustus 2022 (TATOLI)- Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Uni Eropa (UE) mendukung Kementerian Administrasi Negara (MAE) mensosialisasikan dua keputusan aturan undang-undang tentang desentralisasi administrasi.
Sosialisasi aturan undang-undang desentralisasi administrasi dan pemilihan kotamadya itu diberikan kepada Otoritas kotamadya di seluruh teritori yang dilakukan di Hotel Timor, selasa ini.
Perwakilan UNDP di Timor-Leste, Munkhtuya Altangerel mengatakan aturan undang-undang tersebut bertujuan membuat perubahan signifikan dalam rezim administrasi publik negara. Karena, dengan dua aturan itu, otoritas lokal akan berkompeten dan bertanggung jawab atas apa yang akan mereka kerjakan.
Kedua aturan undang-undang ini telah disahkan Presiden Republik Timor-Leste pada 2021 sebagai undang-undang yang menandai era baru dalam sejarah desentralisasi. Karena, aturan undang-undang tersebut akan menciptakan otoritas kota dengan tanggung jawab dan kompetensi mereka sendiri yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan perwakilan terpilih.
“Presiden Republik Timor-Leste telah mengumumkan dua undang-undang pada tahun 2021 sebagai aturan undang-undang yang menandai era baru dalam sejarah desentralisasi,” Munkhtuya dalam sambutannya, di Hotel Timor, selasa ini.
Ia menambahkan bahwa workshop satu hari ini untuk memperdalam pemahaman tentang dua aturan undang-undang guna menyelaraskan dengan pengembangan strategis kota.
Partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dua aturan undang-undang tersebut dari pemerintah kotamadya yaitu Ketua Otoritas, Administrator Kota, dan wakil Administrator dari semua kotamadya di Timor-Leste.
Menteri Administrasi Negara, Miguel de Carvalho mengatakan aturan undang-undang tersebut telah berlaku sejak tahun 2021. “ Kami telah mencapai tujuan desentralisasi dengan meningkatkan pelayanan kepada warga negara kami,” katanya.
Sesuai aturan undang-undang Kekuasaan Daerah dan Desentralisasi Administratif, akan ada 18 bidang kompetensi termasuk pendidikan, kesehatan, budaya, perlindungan sipil, energi, lingkungan, pendaftaran tanah dan notaris, pariwisata, dan kompetensi yang akan ditransfer ke kotamadya.
Di tempat yang sama Kepala Kerjasama Uni Eropa di Timor-Leste, Ramón Reigada mengatakan, meskipun dengan segala keadaan yang dihadapi Pemerintah sejak tahun 2020, UE tetap menunjukkan komitmen untuk melanjutkan proses desentralisasi.
UE telah menyediakan dana sebesar 55 juta Euro untuk mendukung program pemerintah di seluruh negeri.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
