DILI, 13 juni 2022 (TATOLI)—Presiden Republik, José Ramos Horta, senin ini mengesahkan aturan hukum perencanaan terbesar tahun 2023.
“Aturan hukum ini merupakan rencana indikatif untuk prioritas pemerintah saat ini dan proyeksi dari masing-masing anggaran. Dimana ditetapkan pada rencana hukum yang mulai dilaksanakan pada 2023. Artinya, hal itu tidak berdampak langsung pada stabilitas keuangan negara saat ini,” kata Presiden Horta melalui siaran pers dari Istana Kepresidenan yang diakses Tatoli, senin ini.
Dalam siaran pers itu, dijelaskan Pemerintah menyatakan aturan hukum itu bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Strategis tahun 2011 hingga 2030. Dan dapat diubah tergantung pada prioritas Pemerintah dimasa depan.
“Dalam mengesahkan aturan hukum ini, saya ingin memperjelas bahwa ada sebagian aspek yang saya merasa tidak nyaman dengan rencana Pemerintah tersebut,” ujarnya.
Dijelaskan, dari total anggaran yang direncanakan sebesar $3.155.715.306 untuk tahun 2023 tersebut, $1.000.000.000 telah dialokasikan untuk pembentukan Dana Veteran Nasional. Sehingga Presiden mengkhawatirkan dana tersebut tidak proporsional.
“Pemberian 90% dari total revisi anggaran, membantu 1,75% dari total penduduk juga tidak adil dan merata. Tampaknya juga tidak disesuaikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan untuk membantu anggota keluarga, dan rakyat yang terkena bencana alam dan dampak dari situasi global,” ungkap Presiden Horta dalam siaran pers itu.
Maka dari itu, Presiden Horta bermaksud meminta kepada Pengadilan Banding untuk mengkaji ulang usulan revisi anggaran. Ini adalah bagian dari proses demokrasi untuk memastikan fungsinya lembaga-lembaga negara secara normal.
“Jika dalam penilaiannya, Mahkamah Banding menilai ada kejanggalan konstitusional terkait alokasi dana tersebut, sehingga perlu dilakukan amandemen terhadap aturan perencanaan terbesar tahun 2023, maka saya tidak keberatan dengan keputusan saya,” tuturnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
