DILI, 28 january 2022 (TATOLI) – Kementerian Dalam Negeri bersama Sekretariat Negara urusan Perlindungan Sipil (SEPS) membahas draft rancangan Rencana Tahunan Nasional (National Annual Plan-NAP) pada resolusi PBB 1325 dengan UN Women.
Demikian hal tersebut dikatakan, Sekretaris Negara urusan Perlindungan Sipil, Joaquim José Gusmão dos Reis Martins kepada Tatoli, di Timor Plaza, Dili, jumat ini.
Sekretaris Negara, Joaquim Gusmão mengatakan, pembahasan draf NAP pada resolusi PBB 1325 dengan UN Women dilakukan sebelum mendapatkan pengesahan dan dipresentasikan di Parlamen Nasional untuk diratifikasi.
“Draft rancangan NAP tentang Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1325 memberikan mandat kepada para perempuan untuk mengambil keputusan dalam proses pembangunan perdamaian terkait keamanan untuk menghindari konflik dan kekerasan hak asasi manusia berdasarkan gender dalam proses pembangunan dan perdamaian,” kata Joaquim Gusmão.
Dia menjelaskan, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk melaksanakan resolusi PBB tersebut untuk pemberdayaan perempuan di TL.
Dia menambahkan, TL merupakan salah satu negara baru yang keluar dari pasca konflik. Karena itu, resolusi PBB 1325 tersebut akan memberikan peran penting bagi perempuan dalam pengambilan keputusan pada proses penyelesaian konflik.
“Draf NAP 1325 akan memberikan harapan kepada perempuan di TL untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik dan perdamaian di dunia. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada UN Women yang telah memberdayakan perempuan di TL melalui bantuan dana dari Pemerintah Australia dan Swedia. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada para mitra dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang telah bekerja keras dalam menyusun draft 1325 ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LSM ba Futuru, Juliana Marçal, mengatakan rancangan NAP 1325 sangat penting diadopsi di TL agar perempuan Timor dapat membuat keputusan penting tentang resolusi konflik dan mempromosikan perdamaian di TL.
“Resolusi PBB 1325 sangat penting diadopsi di TL. Karena, dengan resolusi ini perempuan bisa memiliki hak penuh terlibat dalam resolusi konflik untuk membangun perdamaian di TL. Mengenai, Resolusi PBB 1325 ini perempuan TL juga akan mengikuti pelatihan dan pemberdayaan kapasitas perempuan di TL untuk masa depan,” katanya.
Reporter : Camilio de Sousa
Editor: Rafy Belo (penerjemah : Armandina Moniz)
