DILI, 23 desember 2021 (TATOLI)— Pemerintah Jepang melalui Program Pembangunan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP) dengan Dewan Pers menandatangani Nota Kesapahaman (MoU) untuk mempublikasi jejak (mata dalan) informasi aktivitas Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2022 kepada publik.
Direktur Eksekutf Dewan Pers, Rigoberto Monteiro mengatakan bahwa dalam dukungan tersebut Pemerintah Jepang mendukung anggaran senilai $50 ribu dengan tujuan untuk menulis jejak (mata dalan) pada laporan pemilihan untuk jurnalis.
“Dewan Pers sebagai entitas yang mengatur, dengan mempunyai banyak kompetensi dalam memajukan mekanisme perkembangan, dan mengatur yang baik pada jurnalis untuk melaksanakan produktivitas jurnalis yang esensial pada berita yang spesifik,”kata Rigoberto Monteiro melalui sambutannya di Kantor Dewan Pers Dili, kamis ini.
Menurutnya, dengan dukungan tersebut, Dewan Pers berusaha untuk produksi dan kembangkan jejak nasional pada peliputan Pilpres 2022, agar menjamin dan mencegah konflik yang dapat terjadi dalam proses kampanye dan pemilihan.
“Media berkontribusi kepada kedamaian, namun terkadang publikasi media juga dapat menyebabkan konflik dari deklarasi yang diberikan para politikus, sehingga media harus mencegah konflik dalam proses kampanye,”ujarnya.
Dikatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk peliputan Pilpers dan memberikan pelatihan kepada jurnalis melalui produksi buku jejak (Mata dalan) Pilpres yang komprehensif. Buku tersebut akan didistribusikan ke tempat pelatihan jurnalis. Pelatihan dimulai pada januari 2022.
Atas nama Dewan Pers, Rigoberto mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Jepang melalui UNDP atas dukungannya dalam peliputan proses aktivitas Pilpres 2022 dan berharap dukungan tersebut dapat dilanjutkan, khususnya pada hal yang spesifik.
Sementara itu, perwakilan dari UNDP, Munktuya Altangerel mengatakan bahwa dukungan yang diberikan kepada pemerintah TL melalui Dewan Pers untuk mempublikasikan aktivitas proses Pilpres yang adil, damai dan transparan dalam proses Pilpres pada maret 2022.
“Untuk menjamin para pemilih dalam memutuskan pilihannya, maka media harus memberikan informasi yang benar dan adil tentang aktivitas kampanye partai politik dan para kandidat yang akan dipilih. Media juga harus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang adil, benar, akurat dan lebih penting informasi tentang Covid-19,” katanya.
Acara penandatangan MoU tersebut dihadiri Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di TL, Kazumi Yamada, Perwakilan UNDP, Ketua Umum Dewan Pers dan undangan lainnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
