DILI, 16 november 2021 (TATOLI)—Perwakilan Assosiasi Penyandang Disabilitas (Assosiasaun Difisiente Timor Leste-ADTL), Cesário da Silva menyampaikan keluhan, rekomendasi dan keberhasilan para penyandang disabilitas kepada Perdana Menteri (PM), Taur Matan Ruak.
Dalam pertemuannya dengan PM, Taur Matan Ruak, perwakilan ADTL ini memberikan apresiasi kepada pemerintah konstitusional ke delapan yang dipimpin PM, Taur Matan Ruak yang telah memberi perhatian yang begitu besar kepada para penyandang disabilitas di TL.
“Salah satu contohnya menyetujui aksi nasional bagi penyandang disabilitas melalui dekret kementerian pekerjaan umum untuk menjamin asibilitas konstruksi publik bagi penyandang disabilitas,” kata Cesario da Silva kepada wartawan usai rapat di Kediaman PM Taur di Farol Dili, selasa ini.
Melalui pertemuan tersebut, Cesario meminta kepada PM Taur untuk menetapkan tanggal 3 desember sebagai hari raya nasional bagi penyandang disabilitas di TL.
“Usulan ini kami sampaikan agar beliau dapat mempertimbangkan dan ADTL juga merekomendasi agar pemerintah TL mengratifikasi konvensi PBB tentang hak bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa anggaran umum pemerintah yang dialokasikan pada kementerian untuk aksi nasional sudah disetujui Dewan Menteri dan harus digunakan pada kebutuhan penyandang disabilitas.
“Dari hukum yang telah disetujui, maka tugas dari ADTL akan melakukan pengawasan pada implementasi, khususnya pada advokasi, agar melindungi kementerian yang mengalokasikan sumber daya dan kami juga akan mengawasi penggunaan biaya tersebut,” kata Cerzario.
Menurutnya, selama ini keluhan dan permasalahan yang dialami penyandang disabilitas menyangkut keterjangkauan fisik, baik di kota Dili maupun tempat lain para penyandang disabilitas sangat minim akses pada tempat umum.
“Keluhan lain yang kami sampaikan yakni perlu diberikan tempat dan pengobatan bagi mereka yang sakit mental dan ditelantarkan di jalanan, sehingga membutuhkan adanya perhatian dari pemerintah melalui Kementerian Solidaristas Sosial dan Inklusif (MSSI), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes),” jelasnya.
ADTL merekomendasi untuk diberikan tempat pengobatan bagi mereka yang sakit mental, karena mereka sering mengalami kekerasaan dari pihak yang tidak bertanggung jawab khususnya perempuan.
“Kami juga merekomendasi pada komisi pelayanan publik, untuk memberikan kuato pada perekrutan, contohnya sekitar 5% lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas,” tambahnya.
Dikatakan, untuk mengakses pada pendidikan pemerintah mempunyai kebijakan bahwa penyandang disabilitas dengan masyarakat umum mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan, namun kenyataan di lapangan tidak ada sumber daya bagi pengajar untuk mengajari mereka.
“Kami merekomendasi adanya penerjemah bahasa isyarat di sekolah agar mereka yang tidak dapat berbicara dapat belajar di sana dan kami juga merekomendasi agar menyediakan guru dalam menulis bahasa brail,” ujarnya.
Menurut data sensus penduduk tahun 2015, sekitar 38.118 penyandang disabilitas di TL, dan angka tersebut paling tertinggi mereka yang tidak bisa melihat sekitar 14.000, dan lainnya penyandang disabilitas umum.
Reportter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
