iklan

POLITIK, DILI

MAPKOMS – ANC kenalkan proses perijinan frekuensi radio pada  pengurus RK

MAPKOMS – ANC kenalkan proses perijinan frekuensi radio pada  pengurus RK

Kementerian urusan Parlamen dan Komunikasi Sosial (MAPKOMS) menyelenggarakan workshop tentang proses perijinan frekuensi radio di Timor-Leste (TL) bagi pengurus Radio Komunitas (RK) untuk menjamin eksistensi radio tersebut di Hotel Timor, Dili, kamis (12/08). Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 12 agustus 2021 (TATOLI)—Kementerian urusan  Parlamen dan Komunikasi Sosial (MAPKOMS) dan  Otoritas Nasional Komunikasi (ANC) memperkenalkan  proses perijinan  frekuensi radio di Timor-Leste (TL) bagi pengurus Radio Komunitas (RK) untuk menjamin eksistensi radio tersebut.

Proses pengenalan tersebut dilakukan  teknisi MAPKOMS dan ANC melalui workshop di Hotel Timor, kamis ini.

Melalui workshop yang dihadiri seluruh pengurus RK di TL, Menteri MAPKOMS, Francisco Martins da Costa Pereira Jerónimo mengatakan bahwa  workshop ini dilakukan untuk menyampaikan  informasi   soal  proses mendapatkan ijin frekuensi radio agar bisa adaptasi dengan situasi saat ini dan melakukan diversifikasi.

“Melalui workshop ini kita informasikan proses tentang mendapatkan ijin frekuensi radio. Dengan demikian  memudahkan mereka   mendaftarkan frekuensi radio dengan mengadaptasi situasi sekarang,” jelas Francisco.

Ia menambahkan, saat ini MAPKOMS sudah menyediakan  undang-undang penyiaran dan  sudah berada di Parlamen Nasional. Pemerintah    akan terus memberikan perhatian bagi semua RK karena eksistensinya dalam masyarakat.

Sementara itu, Direktur ANC, João Oliveira Freitas menjelaskan pengenalan ini sangat penting karena bisa memperkenalkan  Manajer RK dari berbagai Kota tentang spektrum frekuensi radio.

“Dengan ini kita bisa menjelaskan agar Radio Komunitas bisa mengerti proses mendapatkan ijin untuk spectrum. Kita  juga menjelaskan undang-undang tentang  sanksi pada RK yang tidak segera mendaftarkan frekuensi radio pada ANC,” ujarnya.

Di lain pihak, Manajer Radio Komunitas Maubisse Kotamadya Ainaro, Joaquim Cotinho meminta ANC dan MAPKOMS untuk lebih tegas pada semua lembaga telekomunikasi, tidak hanya RK namun Radio komersial, keagamaan dan lainnya untuk mengikuti undang-undang yang berlaku.

“Aturan jangan hanya diaplikasikan pada  RK saja, tetapi berlaku  juga bagi Radio yang lain karena mereka juga menggunakan frekuensi, supaya   adil,”  katanya.

Menurut data MAPKOMS untuk saat ini RK di TL  hampir 20 dan untuk tahun ini pemerintah sudah memiliki rencana untuk membuka satu RK di Post Adminitratif Atauro, Kotamadya Dili.

Reporter : Cidalia Fátima

Editor : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!