DILI, 06 November 2025 (TATOLI)— Direktur Eksekutif JSMP (Judicial System Monitoring Program), Ana Paula Marçal, meminta Pemerintah untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dengan sebaik mungkin demi kepentingan rakyat, bukan hanya bagi beberapa kelompok.
“Kami melihat bahwa anggaran 2026 sebesar $2 miliar lebih tang merupakan jumlah yang sangat besar. Jadi, anggaran it u harus dikelola dengan baik agar dapat menjawab kebutuhan rakyat. Misalnya, memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Karena, sektor-sektor inilah yang dibutuhkan rakyat kita,” kata Direktur Eksekutif Ana Paula Marçal, kepada Tatoli di kantor JSMP, Dili, Kamis ini.
Ia mengatakan, prioritas rakyat lebih penting daripada hal lainnya, sehingga harus memprioritaskan sektor produktif untuk mendorong perekonomian domestik.
“Anggaran jangan terlalu banyak dialokasikan untuk perjalanan ke luar negeri, karena ini tidak dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi, hentikan penggunaan dana besar untuk perjalanan ke luar negeri yang tidak membuahkan hasil,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Timor-Leste telah bergabung sebagai anggota penuh ASEAN, dan landasan dasarnya adalah mengembangkan sektor produktif agar dapat bersaing di pasar bebas ASEAN.
“Kita sudah bergabung dengan ASEAN, prioritasnya juga ini, kita harus mengembangkan sektor-sektor produktif dengan kuat, agar pihak lain ingin berinvestasi di negara kita. Kalau tidak, setiap tahun kita hanya mengalokasikan anggaran besar untuk perjalanan ke luar negeri. Kalau tidak, hanya satu atau dua elit yang merasakan perkembangan ini, tetapi tetap saja rakyat masih menderita, kita menentangnya,” kata Direktur tersebut.
Dilain pihak, Direktur Eksekutif JSMP, Ana Palula Marçal juga meminta Pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk memprioritaskan sektor peradilan dalam pengembangan sumber daya manusia.
“Kami memantau layanan peradilan, sehingga kami merekomendasikan prioritas pada sumber daya manusia. Karena, kita bicara dua hal yaitu kualitas dan kuantitas. Dan, ini perlu dilihat,” katanya.
Ia mengatakan, saat ini sektor peradilan sangat minim akan sumber daya manusia, sehingga APBN 2026 yang besar, harus juga memprioritaskan sektor peradilan untuk pengembangan sumber daya manusia.
“Sumber daya kita di Pengadilan sangat terbatas. Banyak kasus yang diajukan di sana, dan membutuhkan sumber daya manusia,” paparnya.
Sementara itu, APBN 2026 yang dialokasikan untuk Kementerian Kehakiman (MJ) sebesar $14.127.131, yang mana anggarannya dibagi menjadi gaji sebesar $7.707.129, barang dan jasa $5.604.415, modal kecil $350.000, modal pembangunan sebesar $465.587 dan transfer publik nol.
Reporter : Hortencio Sanchez/Penerjemah : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
