DILI, 28 desember 2022 (TATOLI)—Kementerian Pertahanan (Kemenhan) telah mengajukan rancangan undang-undang baru tentang tentang Peraturan Medali Militer dan Medali Peringatan untuk Pertahanan dan F-FDTL (FALINTIL-Forças de Defesa de Timor-Leste) dan telah disetujui oleh Dewan Menteri.
Menteri Kepresidenan Dewan Menteri, Fidelis Magalhães mengatakan aturan baru ini bertujuan untuk menciptakan dan mengatur syarat-syarat pemberian berbagai jenis medali militer.
“Ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan atas jasa-jasa yang bernilai tinggi yang diberikan kepada F-FDTL dan untuk membedakan kebajikan-kebajikan penting tertera dalam dinas militer,” jelas Fidelis Magalhães usai rapat Dewan Menteri di Istana Pemerintah, rabu ini.
Disebutkan medali militer juga dapat diberikan kepada personel militer asing dan warga sipil nasional atau asing, dalam hal sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
Medali militer meliputi modalitas seperti Keberanian militer (Valor militar); Salib Perang (Cruz de guerra); Layanan yang berbeda (Serviços distintos); Jasa militer (Mérito militar); Anggota F-FDTL; Perilaku teladan (Comportamento exemplar).
Adapun Peringatan kampanye (Comemorativa das campanhas); dan Peringatan komisi layanan khusus (Comemorativa de comissões de serviços especiais).
“Medali ini akan diberikan sesuai dengan keputusan dari Kemenhan untuk melihat apakah memnuhi kriteria atau tidak. Contohnya seperti medali militer modalitas Salib Perang ini hanya untuk mereka yang terlibat lansgung dalam perang melawan penjajah,” tutupnya.
Hari ini, Dewan Menteri juga memutuskan untuk menyetujui Rencana Legislatif Pemerintah tahun 2023 yang diajukan oleh Menteri Kepresidenan Dewan Menteri.
Rencana legislatif disusun berdasarkan usulan yang diajukan oleh anggota Dewan Menteri dan terdiri dari prakiraan intervensi legislatif Pemerintah dan prioritas masing-masing, dibagi berdasarkan sektor, untuk tahun 2023.
“Perencanaan legislatif adalah salah satu instrumen yang diabadikan dalam Kebijakan Reformasi Legislatif untuk meningkatkan kualitas kegiatan legislasi Pemerintah,” katanya.
Untuk tahun 2023, dalam hal pembangunan modal sosial, direncanakan 31 intervensi legislatif, dalam pembangunan infrastruktur diperkirakan total 27 intervensi legislatif, dalam pembangunan ekonomi rencana legislatif menyajikan 33 intervensi legislatif.
Selain itu bidang konsolidasi pemerintah, 35 intervensi adalah undang-undang terencana dan dalam hal tata pemerintahan yang baik dan pemberantasan korupsi, diperkirakan ada total 79 inisiatif legislatif.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Cancio Ximenes
