DILI, 12 Juni 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste menetapkan diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027, guna memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor perminyakan.
Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão menyampaikan hal tersebut saat membuka pertemuan Pembahasan APBN 2027 yang berlangsung di Auditorium Kay Rala Xanana Gusmão, Kementerian Keuangan, Dili, Jumat ini.
Dalam pidatonya, Xanana menjelaskan bahwa APBN 2027 akan menjadi anggaran pertama yang disusun berdasarkan Kerangka Perencanaan Jangka Menengah 2027–2030, sekaligus menjadi instrumen penting untuk mencapai target pembangunan nasional dan status negara berpendapatan menengah atas pada tahun 2030.
“APBN 2027 akan menjadi faktor penentu dalam upaya diversifikasi ekonomi non-migas dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, sejalan dengan Kebijakan Ekonomi Biru 2025–2035 serta integrasi penuh Timor-Leste ke ASEAN,” kata Xanana.
Ia menegaskan bahwa tema APBN 2027, yakni “Memperkuat Ketahanan melalui Transformasi: Diversifikasi Ekonomi untuk Masa Depan yang Berkelanjutan”, harus diterjemahkan ke dalam investasi nyata pada sektor-sektor produktif strategis, pembangunan infrastruktur berkualitas, peningkatan konektivitas dan akses layanan dasar, serta penguatan sumber daya manusia nasional.
Menurut Xanana, pemerintah perlu melakukan evaluasi jujur terhadap pencapaian pembangunan selama ini. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap Rencana Strategis Pembangunan, dari 199 target yang telah ditetapkan, sebagian besar masih menunjukkan kemajuan parsial dan beberapa belum mengalami perkembangan yang signifikan.
“Kita telah menggunakan sumber daya publik yang besar, tetapi hasil bagi masyarakat dan perekonomian belum berkembang sesuai harapan. Jika kita terus menggunakan pendekatan lama dalam penyusunan anggaran, kita berisiko menghabiskan Dana Perminyakan tanpa mampu mewujudkan transformasi struktural yang layak diterima rakyat,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas strategis yang harus menjadi acuan kementerian dan lembaga dalam mengajukan program APBN 2027. Prioritas tersebut meliputi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, jasa, industri mineral yang bertanggung jawab, serta sektor perminyakan strategis.
Selain itu, pemerintah juga menitikberatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, peningkatan konektivitas, pendidikan, kesehatan, pelatihan profesional, penciptaan lapangan kerja bagi kaum muda, serta peningkatan partisipasi ekonomi perempuan.
Pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas investasi publik, penguatan ketahanan pangan dan energi, adaptasi terhadap perubahan iklim, transformasi digital, pertumbuhan sektor swasta, serta penguatan sistem peradilan dan reformasi kelembagaan.
Xanana menegaskan bahwa proposal program yang tidak sejalan dengan prioritas tersebut atau hanya mengulang pendekatan lama tanpa bukti dampak yang jelas tidak akan dianggap sebagai prioritas dalam APBN 2027.
Sementara itu, Menteri Keuangan Santina Viegas Cardoso menjelaskan bahwa pemerintah kini menerapkan pendekatan baru dalam proses perencanaan dan penganggaran, dengan menitikberatkan pada prioritas pembangunan dibandingkan rincian anggaran semata.
Menurut Santina, penciptaan iklim investasi yang kondusif bukan hanya tanggung jawab Kementerian Perdagangan dan Industri, melainkan memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah, katanya, harus memastikan ketersediaan lahan, koordinasi antarlembaga, serta pemberian insentif fiskal yang mampu menarik investor.
“Begitu pula peningkatan produksi nasional bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian dan Perikanan. Diperlukan kerja sama dengan berbagai otoritas dan petugas penyuluh agar peningkatan produksi benar-benar dapat terwujud,” ujar Santina.
Ia menambahkan bahwa metodologi baru penyusunan APBN mengharuskan setiap institusi memahami prioritas programnya secara lebih jelas, memperkuat koordinasi antarsektor, dan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya, termasuk dukungan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan.
Melalui pendekatan ini, setiap kementerian dan lembaga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merancang program-program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui APBN 2027, pemerintah berharap dapat menghadirkan layanan publik yang lebih baik, memperluas peluang usaha dan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan negara dalam menghadapi krisis ekonomi, bencana alam, dan tantangan perubahan iklim.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
