DILI, 28 April 2026 (TATOLI) – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz serta mengizinkan kapal-kapal lewat tanpa pungutan dan diskriminasi.
Seruan Sekjen PBB itu disampaikan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB terkait Keamanan Maritim, di Markas PBB, New York, Senin (27/4).
“Larangan ancaman atau penggunaan kekerasan dalam Piagam berlaku sepenuhnya di laut. Hak dan kebebasan navigasi melalui Selat Hormuz harus dihormati – sebagaimana ditegaskan oleh Resolusi Dewan 2817 ini. Prinsip-prinsip ini harus ditegakkan – sepenuhnya, dan tanpa penundaan. Saya mengimbau para pihak, Bukalah Selat. Biarkan kapal-kapal lewat. Tanpa pungutan tol. Tanpa diskriminasi. Biarkan perdagangan kembali berjalan. Biarkan ekonomi global bernapas,” kata Sekjen PBB dalam pidatonya yang diakses Tatoli dalam Portal PBB.
Antonio Guterres juga mengatakan, jalur pelayaran yang aman dan tanpa hambatan adalah keharusan ekonomi dan kemanusiaan. Guncangan ekonomi terjadi secara tiba-tiba – dan semua orang menanggung akibatnya.
Ia menekankan, di balik angka kargo dan lonjakan harga terdapat manusia. Lebih dari 20.000 pelaut masih terdampar di laut. Lebih dari 2.000 kapal komersial terjebak dalam jaringan risiko dan pembatasan navigasi. Para pria dan wanita ini bukanlah pihak dalam konflik apa pun. Mereka adalah pekerja sipil yang menjaga pasokan dunia. Keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak mereka harus dilindungi – setiap saat, dan di semua perairan.
Ia mendesak Negara-negara Anggota untuk mendukung kerangka kerja evakuasi darurat yang disiapkan oleh Organisasi Maritim Internasional, “Sebuah rencana terkoordinasi untuk memastikan pergerakan, bantuan, dan perlindungan yang aman bagi awak kapal yang terdampak sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional,” tegasnya.
António Guterres juga mendesak Negara-negara Anggota untuk mendukung kerangka kerja evakuasi darurat yang disiapkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IOM) untuk mengevakuasi kapal dan pelaut dari zona konflik dengan aman.
Sementara, Arsenio Dominguez, Sekretaris Jenderal IMO, menyatakan, setiap gangguan terhadap pelayaran merupakan campur tangan global terhadap keamanan energi dan pangan. Prinsip kebebasan navigasi tidak dapat dinegosiasikan. Kapal harus diizinkan untuk berdagang di seluruh dunia tanpa hambatan dan sesuai dengan hukum internasional.
“Keprihatinan utama kami tetaplah keselamatan dan kesejahteraan para pelaut yang tidak bersalah yang terjebak di Teluk akibat konflik tersebut. Menindaklanjuti keputusan Dewan IMO, saya telah memulai pengembangan kerangka kerja evakuasi, menggunakan skema pemisahan lalu lintas yang ada, untuk mengevakuasi kapal dan pelaut dari zona konflik dengan aman, asalkan hal itu aman untuk dilakukan,” katanya.
Ia menambahkan, pengembangan teknis dan operasional sedang dilakukan dengan melibatkan negara-negara regional, termasuk Iran, dan dengan dukungan dari negara-negara terkait yang membantu dalam negosiasi. “Sebagai sebuah organisasi, kami siap untuk menerapkan kerangka kerja ini tanpa penundaan, tetapi hanya setelah aman untuk melakukannya. Dalam hal ini, saya menyerukan kepada Negara-negara untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan navigasi, dan menolak pengenaan bea cukai, biaya, atau tindakan transit diskriminatif untuk melewati selat yang digunakan untuk navigasi internasional,” paparnya.
Sejak awal Maret lalu, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz telah berdampak pada keamanan energi global, pasokan pangan, dan perdagangan, katanya.
Selat Hormuz adalah salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Selat ini dilalui oleh sekitar seperlima perdagangan minyak global, seperlima gas alam cair global, dan hampir sepertiga pupuk yang diperdagangkan secara internasional. Jadi, PBB menyerukan pelayaran yang aman dan tanpa hambatan merupakan keharusan ekonomi dan kemanusiaan.
TATOLI
