DILI, 22 April 2026 (TATOLI) – Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama (MNEC) Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas, menyoroti visi pembangunan berkelanjutan negara dalam diskusi panel tingkat tinggi pada sesi ke-82 United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) yang berlangsung di United Nations Conference Centre, Bangkok.
Dalam diskusi bertajuk “Leaving No One Behind: Advancing a Society for All Ages in Asia and the Pacific”, Menlu Bendito menjelaskan bahwa Timor-Leste berada pada persimpangan antara kerentanan struktural dan peluang strategis sebagai negara berkembang kecil (LDC) sekaligus negara kepulauan (SIDS).
Sesuai siaran pers yang diakses TATOLI, Menlu Bendito menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, seperti kerentanan terhadap perubahan iklim, keterbatasan diversifikasi ekonomi, isolasi geografis, serta kapasitas institusional yang masih berkembang.
Namun demikian, Timor-Leste juga memiliki peluang besar, termasuk populasi muda yang dominan, posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik, serta integrasi regional yang semakin kuat melalui ASEAN.
Menurutnya, pembangunan berkelanjutan bagi Timor-Leste tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan ketahanan nasional, martabat, dan kedaulatan negara.
Pemerintah berkomitmen untuk mentransformasi negara dari kondisi rentan menjadi tangguh, dari ketergantungan menuju produktivitas, serta dari kerapuhan menuju kesejahteraan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Menlu Bendito menguraikan lima pilar utama prioritas strategis Timor-Leste dalam implementasi agenda pembangunan internasional, yakni transformasi ekonomi dan kapasitas produksi, ketahanan iklim dan diplomasi lingkungan, penguatan sumber daya manusia dan bonus demografi, penguatan institusi negara, serta solidaritas multilateral dan kemitraan internasional.
Ia juga menegaskan bahwa proses aksesi Timor-Leste ke ASEAN menjadi platform penting untuk mempercepat diversifikasi ekonomi, konektivitas regional, serta integrasi ke dalam rantai nilai kawasan.
Terkait diplomasi iklim, Menlu Bendito menegaskan kembali komitmen Timor-Leste sebagai Ketua Kelompok Negara Kurang Berkembang untuk Perubahan Iklim periode 2026–2027. Ia menekankan bahwa keadilan iklim, pendanaan adaptasi, serta mekanisme kerugian dan kerusakan menjadi prioritas utama bagi negara-negara rentan.
Selain itu, investasi pada generasi muda, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan keterampilan dinilai sebagai kunci untuk memaksimalkan bonus demografi dan memperkuat ketahanan jangka panjang negara.
Menutup pernyataannya, Menlu Bendito menegaskan bahwa kelulusan Timor-Leste dari status negara kurang berkembang tidak boleh dipandang sekadar sebagai pencapaian administratif, melainkan sebagai proses transisi pembangunan yang harus didukung oleh penguatan ketahanan dan solidaritas internasional yang berkelanjutan.
“Timor-Leste tetap berkomitmen untuk berkontribusi secara konstruktif dalam agenda global bersama ini,” pungkasnya.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
