DILI, 20 Agustus 2025 (TATOLI)— Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia sekaligus Kepala Negosiator Perbatasan Darat, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, menegaskan bahwa proses negosiasi batas maritim dan darat antara Timor-Leste dan Indonesia harus dilandaskan pada kepentingan rakyat dan menghormati terhadap kedaulatan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Dubes Roberto usai menghadiri proses awal negosiasi batas maritim antara Timor-Leste dan Indonesia yang berlangsung di Palm Spring Hotel, Dili, dari 19 hingga 20 Agustus 2025.
“Negosiasi ini tentu memiliki kompleksitas tersendiri, baik dari aspek sejarah maupun hukum internasional. Namun prinsip utama kami adalah bahwa hasil akhir dari proses ini harus saling menguntungkan, terutama bagi rakyat Timor-Leste,” ungkap Dubes Roberto kepada TATOLI, Rabu (20/08), di Palm Springs, Fatuhada.
Ia menegaskan, hingga kini penyelesaian batas darat di wilayah Naktuka masih dalam tahap konsultasi dan belum dilanjutkan ke tahap teknis. Meski demikian, kedua negara tetap menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan isu perbatasan secara damai dan bermartabat.
“Landasan fundamental dalam negosiasi kami adalah perjanjian kontrak internasional. Posisi Timor-Leste selalu berdasarkan pada Perjanjian 1904 antara Belanda dan Portugal. Ini adalah dasar hukum yang membagi Pulau Timor antara kekuasaan Belanda dan Portugis, dan menjadi acuan dalam menegosiasikan batas wilayah hingga hari ini,” jelasnya.
Perjanjian 1904 yang juga dikenal sebagai Traktat atau Konvensi Demarkasi Wilayah Kolonial Belanda dan Portugis, menjadi pijakan historis dan hukum dalam negosiasi batas darat Indonesia-Timor-Leste. Wilayah seperti Oecusse juga tercakup dalam perjanjian tersebut sebagai bagian dari wilayah Portugis di masa kolonial.
“Saya tidak bisa berbicara atas nama Indonesia, tetapi saya tahu bahwa kedua pihak menghormati hukum internasional ini,” tegas Dubes Roberto.
Ia menambahkan, dalam pertemuan tahun lalu antara Perdana Menteri, Xanana Gusmão dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dimana kedua pemimpin telah sepakat untuk membahas dua isu utama dalam hubungan bilateral serta penyelesaian batas darat dan maritim.
“Pertemuan itu menjadi penanda penting bahwa kedua negara bersedia melanjutkan pembahasan ini dalam semangat persahabatan dan saling menghormati,” katanya.
Dubes Roberto mengakui bahwa proses negosiasi perbatasan baik darat maupun laut memiliki dinamika dan tantangan tersendiri. Karena itu, belum ditentukan jadwal pasti untuk penyelesaiannya.
“Konsultasi tetap berlanjut. Format formal pertemuan berikutnya akan diumumkan nanti. Proses ini memerlukan kehati-hatian, komunikasi yang intensif, dan penyelarasan posisi berdasarkan semangat bertetangga yang baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa meski belum ada finalisasi, semangat kedua negara untuk menyelesaikan perbedaan sangatlah tinggi.
“Yang penting adalah komitmen bersama. Kami percaya bahwa dengan menghormati hukum internasional, sejarah, dan kedaulatan masing-masing, kita dapat mencapai solusi yang adil dan menguntungkan bagi rakyat kedua negara,” paparnya.
Negosiasi perbatasan, menurut Roberto, bukan sekadar urusan teknis, tetapi menyangkut identitas, integritas wilayah, dan warisan sejarah. Karena itu, dibutuhkan pemahaman bersama, kesabaran, dan niat baik dari semua pihak.
“Negosiasi ini bukan untuk menunjukkan siapa yang kuat, tapi bagaimana kedua negara bisa saling menguntungkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan. Ini yang kami perjuangkan,” pungkasnya.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
