DILI, 01 februari 2023 (TATOLI)— Timor-Leste sementara menangguhkan pencalonannya dalam Dewan Hak Asasi Manusi (HAM) PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sampai periode berikutnya.
Keputusan Timor-Leste diambil mengikuti keputusan ASEAN (Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang telah mengesahkan Republik Indonesi yang mencalonkan diri dalam Dewan HAM PBB untuk periode 2024 – 2026.
Keputusan ini disetujui oleh Dewan Menteri melalui usulan rancangan resolusi Pemerintah, yang disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri dan Kerjasama, Julião da Silva pada rapat Dewan Menteri yang dilakukan hari ini di Kantor Pemerintah.
“Rancangan ini untuk penangguhan keputusan Timor-Leste untuk mencalonkan diri pada Dewan HAM PBB periode 2024-2026, diadopsi melalui Keputusan Pemerintah No. 61/2021, tertanggal 12 Mei,” jelas Menteri Kabinet Dewan Menteri, Fidelis Leite Magalhães dalam Konferensi Pers di Kantor Pemerintah.
Dengan demikian, Timor-Leste menyelaraskan posisinya dengan keputusan ASEAN, yang mengesahkan Republik Indonesia sebagai satu-satunya kandidat Dewan HAM untuk organisasi tersebut pada periode 2024-2026, dan menangguhkan pencalonan Timor-Leste hingga terpilihnya Dewan HAM untuk periode 2027-2029.
“Seperti yang kita ketahui bahwa kita sedang dalam proses aksesi ke ASEAN dan aturan di ASEAN hanya boleh ada satu negara yang mencalonkan diri. Jadi, kita harus mengikuti aturan tersebut dan akan kita maju lagi pada periode berikutnya,” ucap Menteri Fidelis.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi saat membuka acara Regional Conversation on Human Rights 2022 pada 20 desember lalu menyatakan bahwa Indonesia akan segera mengakhiri keanggotaannya di Dewan HAM PBB 2021-2023.
Dilansir dari CNN Indonesia, Ia menyebutkan selama tiga tahun terakhir Indonesia telah belajar banyak dan berkontribusi terhadap kemajuan HAM serta meminta dukungan agar Indonesia bisa kembali menjadi anggota untuk periode berikutnya.
Retno Marsudi berharap Indonesia bisa kembali melanjutkan kontribusinya dalam menangani persoalan HAM baik regional maupun global.
Dewan HAM PBB yang berlokasi di Jenewa merupakan organ antarpemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat pemajuan dan pelindungan HAM di seluruh dunia, dan menangani situasi pelanggaran HAM.
Fungsi pokok Dewan HAM PBB ialah sebagai pengawas yang membongkar kasus-kasus pelanggaran HAM di muka bumi, di samping membantu negara anggota menyusun undang-undang tentang HAM.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
