iklan

POLITIK, DILI, PENDIDIKAN, SOSIAL INKLUSIF

Armindo: 2030 Timor-Leste bebas buta huruf 

Armindo: 2030 Timor-Leste bebas buta huruf 

Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga (MEJD), Armindo Maia dan Menteri Administrasi Negara (MAE), Miguel Pereira de Carvalho, melakukan rapat kementerian membahas soal menghilangkan buta huruf di TL. Foto Tatoli/Egas Cristovão

DILI, 06 desember 2021 (TATOLI)— Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga (MEJD), Armindo Maia mengatakan tahun 2030 Timor-Leste (TL) bebas dari buta huruf.

Menteri Armindo Maia mengutarakan hal itu kepada wartawan, usai   rapat  antar kementerian di Kantor MEJD, Vila Verde, Dili, senin ini.

Dikatakan, rapat tersebut membahas soal  menghilangkan buta huruf di  TL. Ia menyebutkan,  dari data yang dihimpun   UNESCO pada  2018 menunjukkan di TL terdapat 404.872 (31.93%) penduduk berusia 15 tahun keatas masih tidak bisa membaca dan menulis dari   jumlah penduduk 1.268.000.

“Rapat tersebut bertujuan  untuk mengindentifikasi data  penduduk yang masih tidak bisa membaca dan menulis.UNESCO mencatat pada 2018, sekitar   31.93%  penduduk tidak bisa membaca dan menulis. Karena  itu, pemerintah targetkan pada 2030 TL sudah bebas dari masalah buta huruf,” kata  Menteri Armindo.

Menurutnya,  program buta huruf tersebut telah dilaksanakan dari tahun 1974 oleh partai politik  ASDT dan Fretilin.  Setelah  merdeka program ini mendapat dukungan dari Pemerintah Brazil dengan program kompetisi solidaritas, Pemerintah Kuba, UNESCO dan dilanjutkan pemerintah TL hingga sekarang. Adapun dukungan datang dari beberapa partner.

Sementara itu, Menteri Administrasi Negara (MAE), Miguel de Carvalho,  mengatakan pihaknya melakukan rapat dengan MEJD untuk menverifikasi data dari penduduk yang masih tidak mengenal tulisan dan membaca atau buta huruf.

“Tugas MAE berkoordinasi, untuk menjamin administrasi di kotamadya dan otoritas kotamadya dapat menerima tanggung jawab untuk melaksanakan program buta huruf di semua kotamadya. Tanggung jawab  tersebut diberikan menurut hukum dari hukum dekret  3/2017 yang telah disetujui,”ucap Miguel.

Menurut dia,  program tersebut telah direncanakan sejak empat tahun lalu. Setiap tahun dilalokasikan anggaran oleh kotamadya dan untuk anggaran umum tahun 2022 di 12 kotamadya tidak termasuk Atauro sekitar $300.000.

“Anggaran tersebut digunakan untuk lakukan kontrak dengan guru di desa dan pos administrasi untuk melaksanakan program tersebut,” tegasnya.

Dikatakan, program pelatihan bagi buta huruf tersebut disetujui oleh MEJD dengan dilaksanakan oleh otoritas Kotamadya dan mendapat dukungan dari otoritas lingkungan untuk memobilisassi penduduk buta huruf agar mengikuti  pemebelajaran.

Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor    : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!