DILI, 10 Desember 2025 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste melalui Rapat Dewan Menteri hari ini memutuskan untuk menunjuk Menteri Administrasi Negara, Tomás do Rosário Cabral, dan Menteri Pertahanan, Donaciano do Rosário Gomes, untuk menjadi bagian dari misi mediasi Komunitas Negara-Negara Berbahasa Portugis (CPLP).
Misi ini bertujuan memantau situasi yang timbul akibat kudeta militer dan gangguan proses pemilihan di Guinea-Bissau. Sejalan dengan pertimbangan rekomendasi untuk penangguhan sementara Guinea-Bissau dan usulan transfer kepresidenan CPLP ke negara anggota lain.
“Dewan Menteri juga memutuskan untuk menyatakan kesediaan Timor-Leste untuk mengambil alih kepresidenan bergilir CPLP untuk periode 2026-2027,” tulis hasil laporan Rapat Dewan Menteri, Rabu ini
Diketahui kudeta ini sendiri merawal dari Pemilihan Presiden Guinea-Bissau yang digelar pada 23 November 2025 bersamaan dengan pemilihan parlemen. Pemungutan suara dipantau oleh observatorium internasional dan berlangsung tertib, namun hasil resmi tidak sempat diumumkan karena situasi berubah dramatis.
Pada 26 November 2025, sehari sebelum hasil resmi diharapkan, militer mengumumkan telah mengambil “kontrol penuh” negara. Dalam siaran televisi, kelompok militer yang menamakan diri High Military Command for the Restoration of National Security and Public Order menyatakan penangguhan seluruh proses pemilu “sampai pemberitahuan lebih lanjut.” Mereka menutup perbatasan darat, udara, dan laut serta memberlakukan jam malam.
Dikutip dari AL Jazeera, dalam kekacauan itu, gedung milik komisi pemilihan diserang, surat suara, lembar hitung suara, server penyimpanan hasil pemilu, dan dokumen penting lainnya disita atau dihancurkan. Komisi pemilihan menyatakan bahwa mereka “tidak memiliki kondisi logistik maupun material” untuk melanjutkan penghitungan dan pengumuman hasil.
Militer melantik Horta Inta-A (juga dikenal sebagai Horta N’Ta) sebagai “Presiden transisi” pada 27 November 2025 dan menunjuk Ilídio Vieira Té, Mantan Menteri Keuangan pemerintahan lama sebagai Perdana Menteri pemerintahan sementara. Sebuah National Transitional Council dibentuk untuk mempersiapkan transisi, mengatur pemerintahan sementara, dan menyusun “piagam transisi.”
Militer mengklaim langkah ini diperlukan untuk mencegah potensi “konflik etnis” dan menjaga “ketertiban nasional,” meski banyak pihak menilai langkah tersebut juga untuk mempertahankan kekuasaan politik oleh elite tertentu.
Komunitas internasional bereaksi keras. African Union (AU) menangguhkan keanggotaan Guinea-Bissau, sementara Economic Community of West African States (ECOWAS) melarang militer berpartisipasi dalam badan pengambilan keputusan sampai situasi stabil.
PBB melalui Sekretaris-Jenderal dan Komisioner HAM mengutuk keras kudeta, menyerukan pengembalian aturan konstitusional dan pembebasan pejabat serta politisi yang ditahan. Kelompok advokasi regional seperti West African Democracy Solidarity Network (WADEMOS) mengecam kudeta dan meminta tindakan nyata terhadap intervensi militer dalam demokrasi.
Dengan hancurnya dokumen dan infrastruktur pemilu termasuk server dan kertas suara, kelangsungan demokrasi di Guinea-Bissau dipandang sangat diragukan. Pemilu 2025 tampak dibatalkan secara de facto. Penunjukan pemerintahan transisi yang seluruhnya dipilih oleh militer menimbulkan dugaan bahwa kudeta bukan hanya soal kontrol militer, tetapi juga upaya elite mempertahankan kekuasaan.
Kajian hak asasi manusia mengkhawatirkan kemungkinan tindakan represi, termasuk penahanan sewenang-wenang, pembatasan media, dan intimidasi terhadap oposisi serta jurnalis. Kudeta ini memperkuat pola “normalisasi” intervensi militer di negara-negara dengan demokrasi rentan dan meningkatkan tekanan bagi ECOWAS dan komunitas internasional untuk meninjau mekanisme pencegahan dan respons terhadap kudeta militer.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
