DILI, 12 Mei 2026 (TATOLI) — Pemerintah Timor-Leste melalui Menteri Administrasi Negara (MAE), Tomás do Rosário Cabral, dan Koordinator Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Timor-Leste, Funmi Balogun membahas dan menganalisis kemajuan implementasi kebijakan Desentralisasi dan Pemerintah Daerah serta penyelarasan prioritas Pemerintah dalam tersebut.
Dalam Laman Pemerintah, disebutkan bahwa pertemuan yang diadakan di kantor MAE itu, Menteri Tomás menekankan bahwa desentralisasi dan pengorganisasian kekuasaan lokal diabadikan dalam Konstitusi dan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Konstitusional IX.
Beliau juga menyebutkan bahwa implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, memperkuat partisipasi warga, mendorong lembaga lokal yang lebih kuat, dan merangsang pengembangan sektor swasta di daerah terpencil.
Menteri Tomás juga menyampaikan perkembangan terkait implementasi Resolusi Pemerintah No. 06/2025, mengenai Strategi Desentralisasi Administrasi dan Pembentukan Badan Perwakilan Pemerintah Daerah untuk periode 2025-2028. Dalam konteks ini, beliau menjelaskan bahwa Kementerian Administrasi Negara terus melakukan penilaian terhadap kondisi minimum di berbagai kotamadya untuk memverifikasi tingkat kesiapan setiap otoritas kotamadya sebelum implementasi proses desentralisasi dan pemerintahan daerah.
Menteri Tomás juga menyoroti perlunya memperkuat koordinasi antara lembaga internasional dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan di tingkat desa, kelurahan, dan pos administrasi, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, perlindungan sipil, dan pemberian makanan di sekolah.
Selama pertemuan tersebut, dijelaskan juga bahwa Otoritas Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) telah berada di bawah pengawasan Kementerian Administrasi Negara, berdasarkan dekrit-undang yang baru disetujui, dan memiliki wewenang yang serupa dengan otoritas kotamadya lainnya.
Dalam pertemuan itu, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan dukungan terhadap proses desentralisasi dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk terus memberikan bantuan teknis kepada otoritas kotamadya, serta menyelaraskan program mereka dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
TATOLI
