DILI, 19 Februari 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste dan Australia memperkuat kemitraan strategis dalam mendorong penganggaran yang lebih adil, transparan, dan inklusif melalui Forum Dialog Deklarasi Anggaran Responsif Gender 2026.
Forum tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Regina de Jesus de Sousa, dan Sekretaris Negara untuk Kesetaraan, Elvina Sousa Carvalho, serta Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender, Michelle O’Byrne, bersama para mitra pembangunan, direktur jenderal dan direktur nasional kementerian terkait, perwakilan masyarakat sipil, organisasi perempuan, serta organisasi penyandang disabilitas. Forum tersebut digelar di aula Kementerian Keuangan, Aitarak Laran, Dili,
Dialog ini menjadi wadah pertukaran pengalaman kedua negara dalam mengintegrasikan perspektif gender pada seluruh siklus anggaran mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi, guna memastikan belanja publik benar-benar menjawab kebutuhan beragam warga negara.
Dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan, Regina de Jesus de Sousa menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan telah menginstitusionalisasikan Penganggaran Responsif Gender dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Publik sebagai instrumen manajemen berbasis hasil.
“Penganggaran responsif gender menjadi pusat upaya kami untuk memastikan bahwa sumber daya publik menghasilkan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah Timor-Leste tetap berkomitmen penuh untuk memajukan pendekatan ini sejalan dengan prioritas nasional,” ujar Regina.
Ia menjelaskan bahwa pada tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan lebih dari US$33 juta untuk kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Regina menambahkan bahwa Deklarasi Anggaran Gender tahun ini memberikan analisis lebih rinci mengenai keterkaitan antara alokasi fiskal dan kebijakan utama pemerintah, termasuk Deklarasi Maubisse, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender, serta agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap dolar, setiap kebijakan, dan setiap program benar-benar berkontribusi pada keadilan, pemberdayaan, dan kesejahteraan bersama,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, Kementerian Keuangan mendorong kementerian teknis untuk mulai menyusun laporan tahunan yang secara jelas mencerminkan alokasi program guna mempromosikan inklusi dalam masing-masing sektor.
Sementara itu, Sekretaris Negara untuk Kesetaraan, Elvina Sousa Carvalho menegaskan bahwa anggaran negara bukanlah instrumen yang netral, melainkan mencerminkan prioritas, nilai, dan pilihan kebijakan pemerintah.
“Melalui kerja sama yang kuat antar lembaga, seperti yang kita saksikan hari ini, kita merancang dan melaksanakan anggaran negara dengan cara yang secara nyata menjawab ketimpangan gender dan mendukung pemberdayaan perempuan,” kata Elvina.
Ia menekankan bahwa Deklarasi Anggaran Gender Nasional, yang dimasukkan setiap tahun dalam Buku Anggaran Negara sejak 2018, menjadi mekanisme transparansi untuk menunjukkan bagaimana sumber daya dialokasikan guna menutup kesenjangan gender.
Menurutnya, dokumen tersebut tidak hanya menunjukkan kemajuan yang telah dicapai, tetapi juga mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Australia atas dukungan berkelanjutan dalam memperkuat sistem, kapasitas, dan mekanisme akuntabilitas terkait penganggaran responsif gender di Timor-Leste.
Sementara itu, dalam sambutanya Duta Besar Australia untuk Kesetaraan Gender, Michelle O’Byrne memuji kemajuan dan kepemimpinan Timor-Leste dalam mengadopsi pendekatan penganggaran responsif gender secara menyeluruh.
“Kami mengakui dan mengapresiasi kepemimpinan Timor-Leste dalam mendorong penganggaran responsif gender. Australia tetap menjadi mitra yang berkomitmen, memberikan dukungan terarah melalui PROSIVU untuk memperkuat sistem, data, dan akuntabilitas,” ujarnya.
O’Byrne menjelaskan bahwa di Australia, setiap usulan kebijakan baru di tingkat federal wajib menyertakan analisis dampak gender sebelum diputuskan di kabinet. Analisis tersebut menilai apakah kebijakan yang diusulkan memiliki dampak berbeda terhadap perempuan, laki-laki, maupun kelompok rentan lainnya.
Ia menekankan bahwa meskipun suatu kebijakan tampak netral, dalam praktiknya dapat menghasilkan dampak berbeda karena masyarakat tidak hidup dalam kondisi yang setara.
“Dengan membuat dampak tersebut terlihat, pemerintah dapat merancang kebijakan dan investasi yang menghasilkan hasil yang lebih adil,” katanya.
Menurut O’Byrne, secara global kesetaraan gender masih menghadapi tantangan signifikan. Oleh karena itu, penganggaran responsif gender menjadi mekanisme konkret untuk memastikan bahwa kebijakan publik mendukung keamanan ekonomi, kohesi sosial, dan stabilitas nasional maupun regional.
Forum dialog ini juga menyoroti pentingnya data terpilah berdasarkan gender, konsultasi dengan masyarakat sipil, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.
Para peserta sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk kementerian lini, lembaga penegak hukum, organisasi perempuan, serta mitra pembangunan merupakan kunci dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif hingga tingkat lapangan.
Kegiatan ini menegaskan kembali komitmen bersama Timor-Leste dan Australia untuk memastikan bahwa anggaran negara menjadi instrumen pembangunan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi seluruh warga negara.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
