DILI, 04 Februari 2026 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste melalui Dewan Menteri telah menyetujui langkah-langkah strategis dalam persiapan Kepresidenan ASEAN pada tahun 2029 dan aksesi negara itu terhadap Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang pembebasan visa.
Keputusan ini diumumkan setelah rapat Dewan Menteri yang berlangsung di Kantor Pemerintah, Dili, Rabu ini.
Wakil Menteri Urusan ASEAN, Milena Maria da Costa Rangel, menjelaskan bahwa Pemerintah telah membentuk beberapa tenaga kerja yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dengan Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama (MNEC) sebagai anggota badan pengawas implementasi program ASEAN.
“Kami ingin memulai persiapan segera, karena hanya tersisa tiga tahun menuju tahun 2029,” kata Milena usai ikuti rapat Dewan Menteri.
Dewan Menteri telah menyetujui kerangka acuan dan rencana kerja untuk persiapan kepresidenan, serta mempresentasikan langkah-langkah tersebut kepada anggota ASEAN lainnya. Selain itu, tiga proposal terkait keanggotaan ASEAN juga dibahas, termasuk rancangan Perjanjian Kerangka Visa, yang kini telah disiapkan untuk dibawa ke Parlemen Nasional agar diratifikasi.
Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Pembebasan Visa, yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 25 Juli 2006, bertujuan memfasilitasi mobilitas regional dengan memberikan pembebasan visa hingga 14 hari bagi warga negara anggota. Perjanjian ini juga memungkinkan setiap negara anggota menetapkan pembebasan visa lebih lama sesuai hukum nasional atau kesepakatan bilateral.
Selain itu, Dewan Menteri menyetujui pembentukan Dewan Penyelenggara Nasional untuk Kepresidenan ASEAN 2029. Dewan ini akan menjadi badan koordinasi antar kementerian pusat untuk mengawasi persiapan dan pelaksanaan kepresidenan, memastikan koordinasi efektif dengan entitas pemerintah, mekanisme ASEAN, serta mitra nasional dan internasional.
Struktur tata kelola tiga tingkat telah ditetapkan, terdiri dari Dewan Nasional, Komite Eksekutif, dan Sekretariat Nasional ASEAN. Komite Eksekutif, dipimpin Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, bertanggung jawab atas manajemen operasional dan implementasi keputusan Dewan Nasional. Lima Koordinator Sektoral juga ditunjuk untuk membawahi bidang infrastruktur, sumber daya manusia dan kelembagaan, keamanan dan ketertiban umum, diplomasi dan komunikasi, serta keuangan dan operasional.
Wakil Menteri Milena juga memaparkan partisipasi Timor-Leste dalam Pertemuan Pejabat Senior ASEAN pada 27–28 Januari 2026 dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada 29 Januari 2026 di Cebu, Filipina. Presentasi tersebut menyoroti langkah-langkah selanjutnya bagi Timor-Leste dalam proses integrasi penuh ke ASEAN, termasuk kesiapan kelembagaan, kerangka kerja nasional untuk kepresidenan, dan implementasi Peta Jalan Keanggotaan Penuh.
Dengan langkah ini, Timor-Leste semakin menegaskan posisinya dalam komunitas regional dan memperkuat kesiapan untuk menjadi tuan rumah Kepresidenan ASEAN pada 2029.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor: Armandina Moniz
