DILI, 25 Juni 2026 (TATOLI) – Mahkamah Agung Portugal menyatakan kesiapan untuk terus mendukung reformasi sektor peradilan di Timor-Leste, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta berbagi pengalaman di bidang peradilan guna memperkokoh negara hukum yang demokratis.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Portugal, João Cura Mariano, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, di Lisbon, Selasa (23/6). Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama bilateral di bidang hukum dan pengembangan sumber daya manusia.
Suasana pertemuan berlangsung positif dan produktif dengan pembahasan yang berfokus pada masa depan sistem peradilan Timor-Leste.
Kedua pihak menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan dan peningkatan kapasitas profesional bagi hakim, jaksa, pembela umum, serta para pelaku peradilan guna meningkatkan kualitas layanan hukum sekaligus menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi sektor peradilan Timor-Leste.
Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Xanana menjelaskan bahwa kerja sama tersebut juga telah dibahas bersama Menteri Kehakiman Timor-Leste, Sérgio da Costa Hornai, dan Koordinator Kelompok Kerja Reformasi Peradilan, Lúcia Lobato.
Menurut Xanana, pemerintah tengah mempersiapkan penguatan sumber daya manusia dalam jangka menengah, khususnya lima tahun ke depan, melalui pembentukan generasi baru ahli hukum dan aparat peradilan. Sebagai bagian dari strategi reformasi peradilan, pemerintah telah mengirim lebih dari 50 mahasiswa Timor-Leste untuk menempuh pendidikan hukum di berbagai universitas di Portugal.
Ia juga menegaskan bahwa sistem peradilan harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal Timor-Leste. Menurutnya, sejumlah hakim masih menghadapi kendala terkait bahasa maupun pemahaman terhadap materi hukum, sehingga dukungan pelatihan dan bantuan teknis dari Portugal masih sangat dibutuhkan.
“Ketua Mahkamah Agung Portugal menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap situasi Timor-Leste dan berjanji akan terus mendukung reformasi sektor peradilan melalui pendampingan, pelatihan, serta berbagi praktik-praktik terbaik di bidang peradilan. Keadilan merupakan fondasi bagi perdamaian, kemajuan, dan stabilitas suatu negara,” ujar Xanana.
Pada pertemuan tersebut, Menteri Kehakiman Sérgio da Costa Hornai dan Lúcia Lobato turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya memperkuat kerja sama kelembagaan, khususnya dalam pendidikan para magistrat dan modernisasi sistem peradilan.
Menteri Kehakiman mengatakan pemerintah menjadikan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas strategis untuk menjamin keberlanjutan reformasi sektor peradilan.
Ia menjelaskan bahwa kedua pihak membahas berbagai bentuk dukungan teknis dan profesional yang dapat terus diberikan Portugal kepada Timor-Leste melalui program pelatihan, pertukaran tenaga profesional, serta pendampingan bagi lembaga-lembaga peradilan.
“Pembahasan difokuskan pada penguatan kerja sama dalam pendidikan para magistrat, pengembangan Pusat Pendidikan Hukum dan Peradilan Timor-Leste, serta promosi program pertukaran antarlembaga peradilan kedua negara,” kata Menteri Kehakiman.
Selain itu, kedua pihak juga membahas upaya mempersiapkan generasi baru aparatur peradilan melalui program beasiswa dan pendidikan tinggi di bidang hukum guna menjamin kualitas serta keberlanjutan sistem peradilan Timor-Leste pada masa mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, Perdana Menteri Xanana didampingi Menteri Kehakiman Sérgio da Costa Hornai, Duta Besar Timor-Leste untuk Portugal Manuel de Araújo Serrano, Koordinator Reformasi Peradilan Lúcia Lobato, Direktur Jenderal Kebijakan Kehakiman Nelinho Vital, serta Ana Mónica Carvalho.
Timor-Leste Libatkan Kejaksaan Agung Portugal dalam Reformasi Sektor Peradilan
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Timor-Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, mengadakan pertemuan dengan Wakil Jaksa Agung Portugal beserta jajaran Kementerian Publik Portugal dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral di bidang peradilan.
Perdana Menteri Xanana menilai kerja sama dengan Kejaksaan Agung Portugal sangat penting untuk memperkuat sistem peradilan di Timor-Leste.
“Kita perlu memperkuat kapasitas Lembaga Pembela Umum sebagai bagian penting untuk menjamin setiap warga negara memperoleh akses terhadap keadilan,” ujar Xanana.
Ia menambahkan bahwa pada masa lalu masih terdapat sejumlah penanganan perkara yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses hukum dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas, transparan, dan adil.
Reporter: Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
