DILI, 11 September 2025 (TATOLI) – Pemerintah Timor-Leste hari ini secara resmi membuka konsultasi publik daring mengenai Ekonomi Biru, sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk mendorong pembangunan maritim yang tangguh dan berkelanjutan di Timor-Leste selama dekade 2025 – 2035.
“Konsultasi publik ini akan berlangsung dari 11 hingga 30 September 2025, dan menandai tonggak penting dalam memajukan agenda pembangunan berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi Timor-Leste,” ungkap laman resmi Pemerintah Timor-Leste, yang diakses Tatoli.
Kebijakan dan Rencana Aksi Ekonomi Biru, yang telah disetujui oleh Dewan Menteri pada Juni 2025, mencerminkan visi Timor-Leste untuk pembangunan yang modern, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan berpusat pada masyarakat.
Menurut dokumen acuan yang disusun pemerintah, laut akan menjadi pusat strategi pembangunan nasional. Timor-Leste menegaskan bahwa laut tidak hanya merupakan landasan identitas bangsa, tetapi juga sumber nilai ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang vital.
Berita terkait : Pemerintah setujui kebijakan ekonomi biru dan aturan penelitian kelautan
Ekonomi Biru di Timor-Leste didefinisikan sebagai serangkaian kebijakan dan tindakan terpadu yang mendorong pembangunan ekonomi dan sosial melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan, sambil mempertahankan praktik lingkungan yang baik.
“Dokumen ini disusun dalam tiga bagian utama. Bagian I meliputi Pendahuluan dan Konteks Umum; Bagian II meliputi Kerangka Kebijakan Strategis; dan Bagian III adalah Rencana Aksi untuk implementasi Ekonomi Biru di Timor-Leste selama dekade mendatang, dari tahun 2025 hingga 2035,” tulis laman tersebut.
Pendekatan ini menekankan diversifikasi ekonomi, inklusivitas, dan keseimbangan ekologi jangka panjang.
Sejalan dengan komitmen Pemerintah Konstitusional IX terhadap transparansi, inklusi, dan tata kelola partisipatif, tahap kedua konsultasi nasional akan berlangsung pada Oktober 2025 di Dili.
Tahap ini akan melibatkan otoritas kota, administrator pos administratif, dan kepala desa, diikuti dengan pertemuan masyarakat secara langsung serta diseminasi kebijakan secara nasional pada 2026. Tahap ini akan dipimpin oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão, yang menjadi penggerak utama pengembangan Ekonomi Biru di Timor-Leste.
Pemerintah mendorong seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, dan individu terkait, untuk berpartisipasi aktif dalam konsultasi ini.
Masukan publik dianggap krusial untuk memastikan Kebijakan Ekonomi Biru dan Rencana Aksi Timor-Leste mencerminkan aspirasi, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat secara luas.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
