DILI, 19 Desember 2025 (TATOLI)— Pemerintah Timor-Leste terus memperkuat dialog dan kerja sama dengan mitra internasional dalam upaya memerangi korupsi, kejahatan transnasional, serta perjudian ilegal.
Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian pertemuan bilateral yang dilaksanakan oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, Bendito dos Santos Freitas, di sela-sela sesi ke-11 Konferensi Negara-Negara Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (COSP11) yang berlangsung pada 15–19 Desember 2025 di Doha, Qatar.
Dalam siaran pers resmi yang diakses Tatoli dari Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama (MNEC) dijelaskan, bahwa pada 16 Desember 2025, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama bertemu dengan delegasi Organisasi Polisi Kriminal Internasional (INTERPOL) untuk membahas penguatan kerja sama antara Timor-Leste dan organisasi internasional tersebut.
Dalam pertemuan itu, INTERPOL menyatakan kesiapannya untuk mendukung Timor-Leste dalam pengembangan sumber daya manusia guna memperkuat kapasitas nasional dalam memerangi korupsi, kejahatan terorganisir, dan kejahatan transnasional.
Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, Bendito dos Santos Freitas dan delegasi mengadakan pertemuan dengan delegasi Australia membahas pembentukan kemitraan kerja sama di masa depan antara kedua negara sela-sela sesi ke-11 Konferensi Negara-Negara Pihak Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (COSP11) di Doha, Qatar. Foto Media MNEC
Dukungan tersebut mencakup pemanfaatan mekanisme kerja sama regional ASEAN serta penggunaan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan, yang dapat diterapkan dalam proses investigasi kriminal guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.
Selanjutnya, pada 17 Desember 2025, Menteri Bendito dos Santos Freitas mengadakan pertemuan bilateral dengan delegasi Australia untuk membahas pembentukan kemitraan kerja sama bilateral di masa depan di bidang pemberantasan korupsi, kejahatan transnasional, dan kejahatan terorganisir.
Pertemuan tersebut menjadi wadah pertukaran pandangan mengenai kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi para penyelidik, serta berbagi pengalaman dan praktik terbaik, termasuk dalam konteks kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama juga bertemu dengan tim dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC). Pertemuan tersebut membahas berbagai mekanisme dalam memerangi perjudian ilegal, pencucian uang, kejahatan terkait narkoba, serta pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan, baik di tingkat regional maupun nasional di Timor-Leste.
Dalam pertemuan ini, para pihak menjajaki peluang kerja sama di bidang peningkatan kapasitas teknis dan penguatan kelembagaan, termasuk penggunaan peralatan forensik untuk mendukung investigasi dan deteksi kejahatan lintas batas.
UNODC juga mengundang Pemerintah Timor-Leste untuk berpartisipasi dalam konferensi internasional tentang pemberantasan perjudian ilegal dan penyelundupan yang direncanakan akan berlangsung di Wina pada tahun 2026.
Pertemuan-pertemuan bilateral tersebut turut dihadiri oleh Komisioner Komisi Anti Korupsi, Rui Pereira dos Santos, Direktur Nasional Kepolisian Ilmiah untuk Investigasi Kriminal, Vicente Fernandes Brito, Anggota Parlemen Virgínia Ana Belo; serta Wakil Jaksa Agung, Angelina Saldanha.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
