DILI, 12 Desember 2025 (TATOLI) — Pemerintah Timor-Leste menyerukan ASEAN untuk mengambil langkah tegas dalam menghadapi konflik yang kembali muncul di sepanjang perbatasan Kamboja dan Thailand.
Pernyataan ini disampaikan oleh Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão saat berpidato resmi di Markas Besar ASEAN, Nusantara Hall, Jakarta, Kamis (11/12).
Dalam laman resmi Kantor Perdana Menteri yang diakses Tatoli, menyebutkan bahwa dalam pidatonya yang bertajuk Responsibility and Opportunity: Timor-Leste in ASEAN, PM Xanana menekankan pentingnya solidaritas regional dan perlindungan warga sipil di tengah ketegangan yang terjadi meski Kesepakatan Perdamaian Kuala Lumpur telah ditandatangani pada Oktober 2025 lalu.
“Prioritas utama saat ini adalah melindungi warga sipil dan mencegah pengungsian lebih lanjut, sambil menciptakan ruang untuk dialog dan diplomasi,” kata PM Xanana.
Ia menambahkan bahwa kawasan tidak mampu membiarkan perselisihan ini semakin memburuk atau mengalihkan fokus dari agenda bersama tentang integrasi, pembangunan, dan stabilitas.
PM Xanana juga menegaskan bahwa ASEAN harus tetap proaktif, menegakkan prinsip-prinsip inti, dan mendukung upaya efektif de-eskalasi melalui negosiasi yang dapat meletakkan dasar perdamaian jangka panjang.
Sebagai anggota baru ASEAN, Timor-Leste menyatakan kesiapan untuk berkontribusi pada stabilitas dan kerja sama regional.
“Sejarah telah mengajarkan kita bahwa tidak ada bangsa yang terlalu kecil untuk membuat perbedaan, untuk menjunjung tinggi martabat, keadilan, dan hak untuk hidup dalam damai,” ujar PM Xanana.
Dikutip dari Wikipedia bahwa, sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja merupakan konflik panjang yang berakar dari perjanjian kolonial awal abad ke-20, dengan dampak serius terhadap warga sipil, keamanan, dan hubungan diplomatik di kawasan Asia Tenggara.
Perjanjian perbatasan antara Prancis, yang mewakili Kamboja sebagai protektorat, dan Siam pada 1904–1907 menjadi sumber ketegangan hingga kini. Peta yang dibuat saat itu tidak sepenuhnya sesuai dengan teks perjanjian, terutama di sekitar Kuil Preah Vihear, memicu perselisihan yang terus berlanjut.
Pada 1959–1962, Kamboja membawa kasus kepemilikan kuil ke Mahkamah Internasional (ICJ), dan pada 1962 ICJ menetapkan bahwa kuil tersebut berada di wilayah Kamboja, meski tanah di sekitarnya tetap belum jelas secara hukum.
Ketegangan meningkat ketika Kamboja mendaftarkan Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 2008, memicu protes Thailand. Beberapa bentrokan militer terjadi di wilayah perbatasan, termasuk Ta Muen Thom, dengan tembakan artileri, mortir, dan roket. Puluhan orang tewas dan ribuan warga mengungsi. Pada 2013, ICJ menegaskan kembali keputusan sebelumnya, memerintahkan penarikan pasukan dari zona demiliterisasi sementara.
Setelah putusan ICJ, ketegangan tetap ada meski intensitas konflik menurun. Perbatasan sepanjang 817 km yang belum sepenuhnya ditandai memicu ketidakpastian terus-menerus, dan beberapa pertukaran tembakan sporadis tetap terjadi.
Sementara itu dikutip dari Reuters bahwa insiden kecil pada 28 Mei 2025 di sekitar Preah Vihear menewaskan seorang tentara Kamboja, memicu eskalasi cepat. Gencatan senjata jebol, perbatasan ditutup, dan hubungan diplomatik merosot, berdampak pada ekonomi dan keamanan lokal.
Pada 24–28 Juli 2025, konflik meningkat menjadi perang singkat, dengan penggunaan artileri berat, mortir, roket, dan jet tempur F‑16. Puluhan tewas, banyak di antaranya warga sipil, dan lebih dari 300.000 orang mengungsi.
Gencatan senjata tercapai pada 28 Juli 2025 setelah mediasi Malaysia, Amerika Serikat, dan China, namun kesepakatan tetap rapuh. Perjanjian perdamaian lanjutan diumumkan Oktober 2025, namun kekerasan kembali meningkat pada Desember 2025.
Pertempuran terbaru menewaskan lebih banyak warga sipil dan memaksa lebih dari 500.000 orang mengungsi. Infrastruktur rusak, Kamboja menarik diri dari SEA Games di Thailand, dan beberapa negara mengeluarkan peringatan perjalanan. Diplomasi internasional terus berupaya mendorong gencatan senjata, meski kedua pihak masih saling curiga.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
