DILI, 11 Juni 2025 (TATOLI) – Misi Pemantau Pemilu Uni Eropa (MOE-UE – Missão de Observação Eleitoral da União Europeia) siap untuk mendukung dengan memberikan advokasia berkelanjutan untuk melakukan reformasi elektoral di Timor-Leste (TL).
Demikian hal itu dikatakan Kepala Misi MOE – EU, Domenec Ruiz Devesa, dalam konferensi pers yang digelar di Hotel Timor, Dili, Rabu ini.
“Saya tegaskan kembali bahwa Uni Eropa akan terus melakukan advokasi di Timor-Leste untuk proses desentralisasi saat ini sebagai langkah yang baik karena dapat membuat demokratisasi di Timor-Leste menjadi lebih baik,” kata Mantan anggota Parlemen Eropa itu dalam konferensi pers.
Ia meminta otoritas Timor-Leste untuk mempercepat reformasi elektoral guna memastikan transparansi, inklusivitas, dan kesempatan yang sama bagi semua kandidat sebelum pemilihan umum tahun 2027 dan 2028.
Meskipun pembaruan kartu biometrik untuk kartu tanda penduduk (cartaõ de eleitor) merupakan langkah positif, namun masih ada kurangnya kemajuan nyata dalam pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan.
“Namun kami mencatat bahwa belum ada kemajuan konkret dalam pelaksanaan rekomendasi yang diberikan oleh MOE-EU pada tahun 2022 dan Misi Pakar Pemilu (EU) pada tahun 2023. Jadi, perlu bekerja dengan melakukan revisi pada kerangka kerja pemilu,” katanya.
Dikatakan, bahwa kedua misi yang terlibat dalam pemilu tersebut telah menyampaikan 29 rekomendasi, lima di antaranya dianggap sebagai prioritas untuk memperbaiki sistem pemilu negara ini.
“Rekomendasi mengenai konsultasi sistematis Komisi Pemilihan Umum dalam penyusunan kerangka regulasi pemilu, penguatan kapasitas pengawasan kampanye, dan peninjauan aturan pendanaan kampanye merupakan kunci untuk meningkatkan transparansi dan memastikan kesetaraan bagi semua kandidat menjelang pemilu berikutnya,” pungkasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses reformasi pemilu, inklusi dan kerja sama para penyelenggara pemilu, termasuk organisasi masyarakat sipil.
MOE-UE menghargai hubungan baik dan suasana yang bersahabat selama pertemuan yang diadakan dengan banyak narasumber dalam proses pemilu, termasuk Ketua Parlemen Nasional, Komisi Pemilihan Umum Nasional, Sekretariat Teknis untuk Administrasi Pemilu, dan lembaga negara terkait, partai politik, perwakilan masyarakat sipil, dan mitra pembangunan.
Oleh karena itu, Misi menyelenggarakan pertemuan meja bundar para pemangku kepentingan pemilu, di mana para peserta membahas kemajuan yang telah dicapai sejauh ini dalam pelaksanaan rekomendasi dan status terkini reformasi elektoral.
Perlu diketahui, Reformasi electoral, adalah proses perubahan atau perbaikan sistem pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keadilan demokrasi. Perubahan ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga pelaksanaan pemilu dan pilkada di lapangan.
TATOLI
