DILI, 10 maret 2025 (TATOLI)— Kementerian Keuangan (MF – tetun), menggelar kegiatan konsultasi warga negara atau Konsulta Sidadaun dan meminta para Otoritas Lokal dari kotamadya Dili untuk mengenali lebih jauh kebutuhan masyarakat sehingga bisa dicantumkan dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2026.
Menteri Keuangan, Santina Cardoso mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk memperkenalkan Undang-Undang Nomor 2/2022 tentang Kerangka Umum Anggaran Negara dan Pengelolaan Keuangan Negara mengikat atau mengamanatkan warga negara untuk berpartisipasi dalam Proses Perencanaan Anggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 45.
“Masyarakat memberikan gagasan untuk membentuk atau menentukan prioritas pengeluaran pemerintah, agar lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat. Otorital Lokal atau Kepala Desa yang hadir disini, konsultasi ini untuk berkolaborasi dan ini sebagai refleksi bagi prioritas kita, dan aspirasi kita. Ini adalah instrumen kita untuk merubah kehidupan masyarakat, suara kalian penting dalam proses ini,” jelas Menteri Santina dalam pembukaan kegiatan di Hotel Luz Clarita Dili, senin ini.
Kementerian Keuangan melalui DGPO (Direktorat General Perencanaan Anggaran) akan memandu dan mengoordinasikan kegiatan konsultasi warga negara dalam kerja sama yang erat dengan entitas pelaksana di seluruh wilayah Timor-Leste.
“Tahun ini kami mencoba untuk memperbaiki lebih baik dan tahun ini kita juga akan berkonsultasi dengan berbagai kelompok. Opini kalian akan memberikan dampak bagi keputusan kita. Dimana, kita tidak hanya berfokus pada berapa anggaran yang akan dialokasikan tetapi masalah apa yang harus diselesaikan dari kotamadya hingga nasional,” pungkasnya.
Selain itu, Menteri Administrasi Negara, Tómas Cabral mengatakan kegiatan konsultasi ini sangat penting untuk menyesuaikan anggaran dan membangun masyarakat dari desa.
“Di tingkat kotamadya kita memiliki 19 layanan dan saat ini hanya delapan layanan yang baru selesai, kita berupaya agar bisa diimplementasikan semua dan Kementerian Keuangan disini untuk membuka pemahaman tentang persiapan anggaran 2026,” katanya.
Sementara, Ketua Otoritas Kotamadya Dili sementara, António Guterres mengungkapkan semua perencanaan harus sesuai dengan Pelaksanaan Strategi Desentralisasi Administratif Resolusi Pemerintah: 6/2025 dari tahun 2025 sampai 2028.
“Tahun ini berfokus untuk menyelesaikan pemasangan layanan Balkaun Úniku di wilayah nasional, dan memastikan berfungsinya layanan serta memastikan keberlangsungan kegiatan pelatihan bagi Pemerintah Kotamadya,” tegasnya.
Kepala Desa Caicoli, Hipolito Sarmento yang juga menjabat sebagai Ketua Konsultasi di Post Administratif Vera Cruz menjelaskan bahwa setelah dilakukan konsultasi ini pihaknya akan melakukan diskusi dengan semua kepala desa khususnya di Vera Cruz untuk melihat kebutuhan apa saja yang harus diprioritaskan dalam setiap desa.
“Kebanyakan dari kami di Vera Cruz, apalagi di desa saya Caicoli, kami setiap tahun mengalami banjir dan ini masalah yang harus diselesaikan. Misalnya dengan drainase yang baik dan mengantisipasi adanya banjir,” tegas Hipolito Sarmento.
Diketahui, kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Menteri Administrasi Negara, Jacinto Rigoberto, Sekretaris Negara untuk Toponimi dan Organisasi Perkotaan (SEATOU), Germano Santa Brites Dias serta Kepala Post Administratif dan Kepala Desa di kotamadya Dili.
Dalam laman hukumonline yang dikutip Tatoli, menyebutkan konsultasi warga negara adalah kegiatan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari masyarakat. Konsultasi warga negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti Forum Konsultasi Publik dan konsultasi publik.
Tujuan konsultasi warga negara adalah mendapatkan masukan dan pandangan dari masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memastikan pelayanan publik dapat menjangkau semua masyarakat, dan memastikan kebijakan yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
