DILI, 17 Februari 2025 (TATOLI)— Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) mengadakan pertemuan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama (MNEC), untuk membahas dan menetapkan Rencana Strategis UNFPA untuk 2026 – 2030 yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Pembangunan Timor-Leste dan prioritas Pemerintahan Konstitusional IX.
Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama, Bendito Freitas dalam sambutannya mengatakan pertemuan konsultasi program ini (2026-2030), menguraikan prioritas strategis, intervensi dan kegiatan program yang sejalan dengan rencana pembangunan strategis Timor-Leste (2011-2030), agenda prioritas dan kebutuhan nasional serta program lima tahun pemerintahan konstitusional IX.
“Kemitraan antara Pemerintah Timor-Leste dan UNFPA merupakan bukti komitmen bersama kita untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal. Di bawah program negara UNFPA saat ini, kita telah bekerja sama untuk mengatasi tantangan utama yang terkait dengan populasi dan pembangunan, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan pemberdayaan pemuda,” kata Menteri Luar Negeri Bendito Freitas pada wartawan di kantor MNEC Dili, senin ini.
Pertemuan tersebut untuk mengumpulkan wawasan, rekomendasi, dan umpan balik yang berfokus pada peningkatan kesehatan ibu, keluarga berencana, dan akses ke layanan kesehatan dan reproduksi yang komprehensif dan sangat penting dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan penduduk negara ini.
“Dengan berinvestasi di bidang-bidang ini, kita dapat memberdayakan perempuan dan anak perempuan, mengurangi angka kematian ibu, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil bagi semua. Lebih jauh lagi, penekanan program pada pemberdayaan pemuda dan kesetaraan gender menggarisbawahi upaya kolektif kita untuk membangun masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi negara ini,”ujar Menteri Bendito.
Ditempat yang sama Perwakilan UNFPA di Timor-Leste, Navchaa Suren melalui pernyataannya mengatakan Timor-Leste telah menurunkan angka kematian ibu dari 557 pada tahun 2009 menjadi 195 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016. Lebih banyak perempuan memiliki akses ke berbagai layanan seksual dan reproduksi yang berkualitas. Lebih banyak perempuan dan anak perempuan yang diberdayakan dan dilindungi dari kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi.
Dikatakan, Pemerintah juga telah meningkatkan alokasi anggaran untuk komoditas kesehatan reproduksi yang penting termasuk alat kontrasepsi melalui Perjanjian Komitmen yang ditandatangani antara Pemerintah dan UNFPA. Sebagai hasilnya, Pemerintah telah menginvestasikan sekitar $1,2 juta dalam tiga tahun terakhir untuk pengadaan komoditas kesehatan reproduksi yang penting untuk penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas di seluruh negeri.
“Meskipun ada kemajuan, kita masih harus berjuang lebih banyak karena hampir satu dari tiga perempuan masih mengalami kekerasan fisik atau seksual dan satu dari empat perempuan ingin menggunakan alat kontrasepsi tetapi tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan,” ujarnya.
Dikatakan, UNFPA berkomitmen untuk mendukung pemerintah di bidang dinamika populasi, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, pengembangan pemuda, dengan merefleksikan dampak perubahan demografi terhadap pembangunan ekonomi, layanan sosial, dan lingkungan, dengan menggunakan data dan bukti.
Di tempat yang sama, Koordinator Tetap PBB di Timor-Leste, Funmi Balogun memastikan bahwa kerja sama PBB dengan Pemerintah tetap terfokus, berorientasi pada hasil memajukan SDGs dan memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal dalam perjalanan pembangunan Timor-Leste.
“Pertemuan konsultasi hari ini menandai tonggak sejarah dan merupakan kesempatan lain untuk merenungkan, tentang apa yang telah berhasil dilakukan, apa yang perlu diubah, apa yang dapat dihilangkan dan yang terpenting, program UNFPA dalam lima tahun ke depan untuk memastikan bahwa pemerintah Timor-Leste sepenuhnya memenuhi targetnya dalam mencapai kesehatan seksual dan reproduksi untuk semua warga negara, komponen penting dalam pencapaian SDGs secara keseluruhan pada tahun 2030,’’ paparnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
