DILI, 15 januari 2025 (TATOLI)— Badan Investigasi Kriminal Nasional Korea Selatan (Korsel) telah menangkap Presiden Yoon Suk Yeol pada rabu ini atas tuduhan pemberontakan dan keputusannya atas pemberlakuan deklarasi darurat militer pada awal desember 2024.
Dikutip dari REUTERS (15/01), Penangkapannya, yang pertama kalinya bagi seorang Presiden, adalah satu hal baru yang membingungkan bagi salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia meskipun negara itu memiliki sejarah mengadili dan memenjarakan mantan pemimpin.
Sejak anggota parlemen memilih untuk memberhentikannya setelah deklarasi darurat militernya pada tanggal 03 Desember, Presiden Yoon telah bersembunyi di kediamannya di lereng bukit, dijaga oleh pasukan keamanan pribadi kecil yang menghalangi upaya penangkapan sebelumnya.
Yoon yang menantang mengatakan bahwa ia menyerahkan diri untuk diinterogasi agar menghindari kekerasan setelah lebih dari 3.000 petugas polisi berbaris di kediamannya untuk menangkapnya sejak dini hari rabu.
“Saya memutuskan untuk menanggapi penyelidikan yang dilakukan oleh CIO (Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi), meskipun itu adalah penyelidikan ilegal untuk mencegah pertumpahan darah yang tidak menyenangkan,” kata Yoon dalam sebuah pernyataan, mengacu pada Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang memimpin penyelidikan tersebut.
Yoon kemudian terlihat meninggalkan kediamannya dengan iring-iringan mobil dan tiba di kantor CIO. Pihak berwenang sekarang memiliki waktu 48 jam untuk menginterogasi Yoon, setelah itu mereka harus mengajukan surat perintah untuk menahannya hingga 20 hari atau membebaskannya.
Pengacara Yoon mengatakan surat perintah penangkapan itu ilegal karena dikeluarkan oleh pengadilan di yurisdiksi yang salah dan tim yang dibentuk untuk menyelidikinya tidak memiliki mandat hukum untuk melakukannya.
Deklarasi darurat militer Yoon mengejutkan warga Korea Selatan, mengguncang ekonomi terbesar keempat di Asia, dan mengantar pada periode kekacauan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di salah satu mitra keamanan utama Washington di kawasan tersebut. Anggota parlemen memilih untuk memberhentikannya dari jabatanya dan dari tugas pada 14 Desember.
Secara terpisah, Mahkamah Konstitusi sedang mempertimbangkan apakah akan menegakkan penurunan jabatan itu dan memberhentikannya secara permanen dari jabatan atau mengembalikan kekuasaan kepresidenannya.
Ada beberapa alasan utama di balik penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol yang dikutip dari AFP – Agence France-Presse yaitu :
- Tuduhan Pemberontakan. Yoon Suk Yeol ditangkap atas tuduhan pemberontakan. Tuduhan ini muncul dari tindakan Yoon yang memberlakukan keadaan darurat militer secara singkat pada 03 Desember 2024. Keputusan tersebut dianggap kontroversial dan memicu kritik luas dari publik serta politisi lainnya. Dalam konteks ini, pemberlakuan keadaan darurat militer dilihat sebagai upaya untuk mengendalikan situasi politik yang tegang dan mencegah anggota parlemen dari menggagalkan keputusan-keputusan yang diambilnya
- Penyalahgunaan Kekuasaan. Selain tuduhan pemberontakan, Yoon juga menghadapi dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Tindakan yang dilakukan oleh Yoon untuk mengirimkan pasukan ke Majelis Nasional setelah mengumumkan keadaan darurat militer dianggap sebagai langkah yang melanggar batas-batas kekuasaan presiden dan merusak integritas lembaga legislatif
- Upaya Menghindari Penangkapan. Sebelum penangkapannya, Yoon berulang kali berhasil menghindari upaya penangkapan oleh pihak penyidik, termasuk pada tanggal 03 Januari 2025 ketika ia menolak untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Selama periode tersebut, ia berada di kediamannya dengan pengawalan ketat dari Dinas Keamanan Presiden (PSS), yang berusaha membangun barikade untuk melindunginya dari penyidik
- Proses Hukum dan Pemakzulan (menurunkan dari takhta atau memberhentikan dari jabatan). Setelah dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember 2024, Yoon kehilangan kekebalan hukum yang biasanya dimiliki oleh seorang presiden. Hal ini membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut terhadapnya dan memungkinkan pihak berwenang untuk melaksanakan surat perintah penangkapan.
Penangkapan Yoon Suk Yeol menandai titik kritis dalam krisis politik di Korea Selatan dan menciptakan dampak besar terhadap stabilitas politik negara tersebut.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
