DILI, 04 oktober 2024 (TATOLI)— Proyek Infrastruktur Komunitas untuk Ketahanan (CIREP -inggris) dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyelenggarakan pelatihan tentang Cash-for-Work dengan pemerintah daerah sebelum mengimplementasikan 13 proyek infrastruktur.
Wakil Kepala Perwakilan Tetap UNDP, Adeline Carrier menjelaskan upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, pasar, irigasi, air, dan sanitasi serta menyediakan kesempatan kerja jangka pendek bagi masyarakat rentan guna meningkatkan kehidupan dan mata pencaharian mereka yang berkelanjutan di daerah pedesaan.
“Pada tahun 2024, proyek ini akan melaksanakan 13 konstruksi infrastruktur di Bobonaro (2), Ermera (2), Liquica (4) dan RAEOA (5) yang meliputi sistem air, toilet umum, jembatan, sistem penampungan air hujan, gabion/dinding penahan, dan pusat kesehatan bersalin,” ungkap Adeline Carrier dalam pelatihan di Hotel Novo Turismo, jumat ini.
Ia menegaskan pada tahun 2027, diperkirakan 4.600 anggota masyarakat akan mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, dan 50% di antaranya diharapkan adalah perempuan,16.000 rumah tangga dan 75.000 individu (47% di antaranya adalah perempuan) di Liquiça, Ermera, Bobonaro, dan RAEOA.
Project Manajer CIREP, Tito da Costa menginformasikan melalui pelatihan tersebut, para peserta mempelajari pelaksanaan kegiatan, termasuk aturan dan kriteria perekrutan masyarakat, rencana kesehatan dan keselamatan, dan mitigasi risiko dengan manual Cash-for-Work baru yang dikembangkan oleh proyek CIREP.
“Kita akan meluncurkan manual Cash-for-Work menguraikan proses langkah demi langkah, praktik terbaik, dan alat pemantauan untuk memastikan jaminan kualitas dan implementasi yang efektif dan adil,” jelasnya.
Sementara, Perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Timor-Leste, Yuki Sakai menyatakan ada hibah dana sebesar 6,73 juta JPY (sekitar $4,85 juta dolar) dari Jepang dan $300.000 dolar dari UNDP yang digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur komunitas termasuk jembatan, fasilitas pasokan air, dan pos kesehatan melalui kerjsama bersama Kementerian Administrasi Negara (MAE -tetun).
“Kita belum memiliki rencana untuk kotamadya lainnya karena untuk kesepakatan awal kita melihat bagi kotamadya yang sudah ada, dan kita akan menunggu kesuksesan dari program. Jadi untuk para totoritas lokal mari kita bersama menyukseskan proyek ini,” ucapnya.
Sementara, Direktur Nasional Pemerintah Lokal MAE, Elvino Bonaparte yakin program ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berpatisipasi dalam pembangunan desa.
“Programa ini bagus untuk membantu kita dan saya atas nama pemerintah meminta kalian untuk bekerjasama agar kita bersama bertangung jawab atas konstruksi tersbeut agar kita mengontrol sendiri sehingga bisa digunakan oleh semua orang,” pintanya.
Kepala Desa Dukurai dari Ermera, Rafael Soares Maia berterima kasih pada para mitra yang sudah memilih desanya untuk mengimplementasikan CIREP sehingga memberi peluang untuk memperbaiki jalan dan jembatan di desa tersebut.
“Populasi di Dukurai berjumlah lebih dari 6.000 orang dari 13 kampung, dan nantinya akan ada konstruksi untuk jalan sampai ke jembatan sekitar delapan kilometer di empat kampung. Saya juga harap ada juga konstruksi infrastruktur untuk air bersih dan sekolah,” jelasnya.
Poyek CIREP adalah hasil dari kesepakatan bersama yang dilakukan oleh Duta Besar Tetsuya Kimura dan Perwakilan Tetap UNDP di Timor-Leste, Munkhtuya Altangerel untuk tiga tahun 2024 hingga 2026 yang dilakukan pada 28 februari 2024.
Dalam kurung waktu tiga tahun proyek CIREP akan ada pembangunan/rehabilitasi baru untuk 46 infrastruktur masyarakat di kotamadya Bobonaro (8), Covalima (2), Ermera (4), Liquica (17), dan RAEOA (15).
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
