iklan

INTERNASIONAL, HEADLINE, SOSIAL INKLUSIF

Timor-Leste inspirasikan Asia dalam promosi hak dan kepemimpinan perempuan

Timor-Leste inspirasikan Asia dalam promosi hak dan kepemimpinan perempuan

Sekretaris Negara urusan Kesetaraan (SEI), Elvina Sousa Carvalho berbicara dalam pertemuan Tingkat Tinggi Commission on the Status of Women (CSW - 68) atau Komisi Status Perempuan di New York, Amerika Serikat. Foto Media SEI

DILI, 18 maret 2024 (TATOLI)– Sekretaris Negara urusan Kesetaraan (SEI), Elvina Sousa Carvalho dalam intervensinya pada pertemuan Tingkat Tinggi Commission on the Status of Women (CSW – 68) atau Komisi Status Perempuan di New York, Amerika Serikat, mengungkapkan kemajuan Timor-Leste jadi inspirasi promosi hak dan kepemimpinan perempuan di Asia dan dunia.

Sekretaris Negara Elvina Sousa Carvalho, mengambil tindakan intervensi untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai oleh Timor-Leste, terutama dalam hal keberhasilan Timor-Leste dalam isu-isu  perempuan di Komisi Negara Bagian mengenai CSW – 68 di Aula Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Intervensinya dipusatkan pada kesuksesan yang telah dicapai Timor-Leste terutama terkait dengan komitmen Timor-Leste dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang menjadi tujuan utama di negara tersebut melalui SEI.

“Timor-Leste menjadi contoh yang menginspirasi dalam promosi hak dan kepemimpinan perempuan di wilayah Asia dan dunia. Perempuan menduduki lebih dari sepertiga kursi di Parlemen Nasional dan perempuan pertama menjabat sebagai Ketua Parlemen Nasional. Ada delapan perempuan yang menjadi anggota pemerintah termasuk Menteri dan Wakil Menteri Keuangan. Dua perempuan menjabat sebagai Ketua Otoritas Kotamadya, 18 perempuan sebagai Kepala Desa dan 97 perempuan sebagai Kepala Kampung,” ungkap siaran pers yang diakses, Tatoli.

Ia mengatakan Timor-Leste juga memiliki sistem yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah (FMIS), yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa kesetaraan gender dan inklusif harus termasuk dalam Perencanaan dan Anggaran di Institusi Publik.

Pemerintah Timor-Leste sangat berdedikasi untuk memberantas kemiskinan perempuan melalui implementasi berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan.

Komitmennya telah dibukukan dalam Konstitusi RDTL, didukung oleh UN Women, dan pengesahan traktat internasional seperti The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dan CRC.

Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menyoroti program prioritas Timor-Leste yang sejalan dengan Rencana Strategis Pembangunan Nasional (2011-2030). Ini termasuk promosi kesetaraan dan pemberdayaan perempuan serta mengurangi kemiskinan di negara Timor-Leste.

Anggota Pemerintah itu mengatakan bahwa pihaknya memprioritaskan elemen perlindungan sosial dalam upaya mitigasi kemiskinan dan ketidaksetaraan di antara seluruh warga negara. Terutama, ini melibatkan memberikan dukungan untuk keluarga miskin dan rentan, memberikan pensiun bagi lansia, memberikan dukungan untuk orang yang memiliki kekurangan fisik dan memberikan transfer tunai kepada para veteran.

Kementerian Solidaritas Sosial dan Inklusif (MSSI), bekerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO), saat ini sedang merumuskan strategi perlindungan sosial nasional.

Pemerintah Timor-Leste telah berkomitmen untuk mendukung organisasi perempuan setiap tahunnya, mengakui peran penting mereka dalam memerangi diskriminasi jenis kelamin dan norma sosial yang bias, mempromosikan kesetaraan, serta membantu pemberdayaan perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan.

Sekretariat Negara untuk Kesetaraan-SEI adalah lembaga utama negara yang bekerja sama dengan badan PBB dan mitra pembangunan seperti Australian Aid yang menekankan pentingnya kemitraan ini.

Kolaborasi ini memungkinkan alokasi sumber daya keuangan untuk organisasi perempuan yang berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pemberdayaan ekonomi, terutama melalui inisiatif seperti Inisiatif Spotlight, Program Bersama untuk Kesetaraan, dan program Nabilan yang didanai oleh Uni Eropa, Pemerintah Korea melalui KOICA, dan Pemerintah Australia.

Meskipun terdapat kemajuan dalam politik dan legislasif, tetapi tantangan masih tetap ada. Keterbatasan kapasitas di Institusi dan dalam Kelompok Kerja Gender di beberapa kementerian harus dipastikan agar kebijakan kesetaraan gender dapat diimplementasikan dengan efektif. 

Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!