DILI, 24 januari 2024 (TATOLI)— Perdana Menteri, Kay Rala Xanana Gusmão telah menyampaikkan rancangan resolusi pemerintah yang bertujuan membentuk Komite Eksekutif untuk Zona Pengembangan Ekonomi Khusus di Oe-Cusse Ambeno (ZEESM).
Keputusan yang diambil oleh Dewan Menteri untuk menyetujui pembentukan komite ini mempertimbangkan bahwa setelah hampir satu dekade sejak pembentukannya, proyek untuk mendirikan ZEESM telah terbukti tidak mampu memenuhi tujuan yang diusulkan pada awalnya, menimbulkan keraguan yang terus-menerus tentang sifat, tujuan, kompetensi, dan kekuatannya.
“Penduduk tidak melihat Zona Khusus sebagai sebuah realitas yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, dan tidak memiliki dinamisme ekonomi, mengejar kesetaraan sosial dan partisipasi yang efektif dari masyarakat lokal,” rilis siaran pers resmi dari Rapat Dewan Menteri yang diakses Tatoli.
Selain itu, pengelolaan Zona Khusus sering dicampur-adukkan dengan administrasi Otoritas Daerah Administratif Khusus Oe-Cusse Ambeno (RAEOA), sehingga meningkatkan ketidakpastian tentang peran dan dampak efektifnya.
Komisi bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menyampaikan kepada pemerintah, dalam waktu 12 bulan. Dimana, sebuah studi terperinci dengan maksud untuk menerapkan ZEESM, termasuk penjelasan rinci tentang tujuan, rencana implementasi dan anggaran yang diperlukan untuk tujuan ini.
Dalam rapat Dewan Menteri João Mendes Gonçalves ditunjuk sebagai Koordinator Komisi, sementara Régio da Cruz Salu dan Herculano de Sousa ditunjuk sebagai Wakil Koordinator.
Perdana Menteri juga menyampaikkan Rancangan Resolusi Pemerintah untuk menetapkan audit internal dalam pelayanan Administrasi Publik.
Sejalan dengan Program Pemerintah, yang mendukung transparansi, akuntabilitas dan integritas, Resolusi ini bertujuan untuk memperkuat badan-badan inspeksi dan audit internal, terutama Inspektorat Umum Negara, yang mempromosikan budaya kinerja dan akuntabilitas yang baik.
Tujuannya, untuk menciptakan mekanisme untuk memantau, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi layanan, yang berkontribusi pada administrasi yang lebih efisien.
Resolusi ini menetapkan bahwa audit akan dilakukan di semua kementerian dan layanan administrasi tidak langsung negara, yang akan diselesaikan dalam waktu enam bulan. Laporan awal harus diserahkan dalam waktu satu bulan, dengan menyoroti pelanggaran terhadap peraturan hukum.
Menteri Kabinet Dewan Menteri, Agio Pereira ditugaskan untuk memastikan pelaksanaan audit dan mengembangkan dan, bekerja sama dengan Inspektorat Umum Negara dan Komisi Kepegawaian, sebuah rencana untuk menstandarisasi dan menjamin kualitas dan efektivitas mekanisme tersebut.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
