DILI, 18 Januari 2024 (TATOLI)— Pemerintah Konstitusional ke-IX akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur di perbatasan antara Timor-Leste dan Republik Indonesia (RI). Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menjaga kesejahteraan, keamanan dan lingkungan yang selaras, dan membutuhkan pengawasan.
Menteri Perencanaan Investasi Strategis (MPIE), Gastão Sousa mengatakan hal itu usai bertemu Presiden Republik, Jose Ramos Horta di Istana Negara, Bairro Pite, Dili, kamis ini.
“Saya bersama Presiden Republik membahas masalah infrastruktur. Karena, saya juga menjabat sebagai Ketua Dewan Administrasi Dana Infrastruktur (CAFI). Jadi, saya sampaikan pada Presiden bahwa tahun ini kita akan melihat prioritas infrastruktur di wilayah perbatasan yang harus diperbaiki. Namun, semua keputusan akan diambil dalam pertemuan CAFI,” kata Menteri Gastão de Sousa.
Menteri Gastão meminta kepada kementerian terkait seperti, Kementerian Pekerjaan Umum (MOP) dan Kementerian Dalam Negeri (MI), untuk mengajukan proposal proyek untuk memperbaiki jalan di wilayah perbatasan dan tempat Kepolisian Nasional Timor-Leste (PNTL) Unit Kepolisian Perbatasan (UPF) yang dalam kondisi buruk.
“Prioritas untuk memperbaiki, tetapi kementerian terkait yang akan mengajukan proposal. Karena, Pos Kepolisian di wilayah perbatasan memiliki kondisi yang buruk. Begitu juga jalan raya menuju perbatasan. Maka saya selaku Ketua CAFI akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat untuk menyampaikan kepada pihak kementerian terkait agar mengajukan proposal,” tuturnya.
Timor-Leste sendiri memiliki wilayah perbatasan dengan RI di tiga Pos Lintas Batas Negara utama yang biasa dilewati, yaitu PLBN (Pos Pemeriksaan Lintas Batas) Mota-ain di Batugade (Bobonaro) dan PLBN Motamasin di Covalima, Suai dan PLBN Sakato (RAEOA-Daerah Administratif Spesial Oecusse Ambeno).
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
