iklan

POLITIK, INTERNASIONAL, HEADLINE

Presiden Republik beri grasi pada Emília-Madalena, Horta : Sesuai UU

Presiden Republik beri grasi pada Emília-Madalena, Horta : Sesuai UU

Presiden Republik, José Ramos Horta. Foto Tatoli/Egas Cristóvão

DILI, 15 desember 2023 (TATOLI)— Presiden Republik, José Ramos Horta memberikan grasi untuk terpidana Mantan Menteri Keuangan, Emília Pires dan Mantan Wakil Menteri Kesehatan, Madalena Hanjam. Keputusan grasi diberikan sesuai dengan Kompetensi Presiden Republik yang tertulis dalam Konstitusi RDTL  pasal 85 ayat i dan Undang-undang (UU) No. 20/2023 tertanggal 12 desember.

Presiden Republik, José Ramos Horta melalui konferensi pers menjelaskan keputusannya terkait pemberian grasi kepada dua terpidana,  Emília Pires dan Madalena Hanjam. Konferensi pers digelar di Istana Negara, Bairro Pite, Dili, jumat ini.

“Sebagai Presiden Republik mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan,” kata Horta.

Kepala Negara memberikan alasan bahwa, dirinya sebagai Presiden Republik memberikan grasi kepada kedua terpidana, karena alasan kemanusian.

Menurutnya, kasus  Milena Pires dan Madalena Hanjam  tersebut diproses begitu  lama oleh kejaksaan, yang mengakibatkan kedua terpidana  menderita, dan selama sepuluh  tidak bekerja. Serta, selama persidangan  kedua terpidana tetap menyatakan  diri mereka tidak bersalah.

“Saya sebagai Presiden Republik tidak setuju kasus yang mungkin saya percaya bahwa tidak adil untuk dilanjutkan. Maka, dari itu saya memberikan pengampunan atau grasi kepada Emilia Pires dan Madalena Hanjam. Agar mereka berdua, khususnya  Emilia Pires bisa kembali pulang ke Australia untuk merayakan Hari Raya Natal dengan keluarga,” ungkap Presiden Horta.

Diungkapkan, keputusan yang diberikan juga berdasarkan grasi yang telah diberikan kepada terpidana, Mantan Menteri Luar Negeri, Rogerio Lobato dengan alasan yang sama, yaitu kemanusian.

“Itulah keputusannya, terkadang kita membuat keputusan namun tidak ada consensus. Tetapi, sebagai Presiden Republik mempunyai kewenangan untuk memberikan Keputusan menurut Konstitusi RDTL dan UU No.20/2023 tertanggal 12 desember.

Kepala Negara menegaskan bahwa, keputusan yang diberikan sesuai dengan wewenang  Presiden Republik  untuk memberikan grasi kepada kedua terpidana tersebut.

Sebelumnya, pada kamis (14/12/2023), dalam terbitan Lembaran Negara (Jornal da Republica)  Presiden Republik, José Ramos Horta memberikan grasi kepada Emilia Pires dan  Madalena Hanjam berdasarkan UU No.20/2023 tertanggal 12 desember.

Presiden Republik memberikan grasi kepada terpidana juga berdasarkan Konstitusi RDTL pasal 85  ayat i  yang berbunyi “ Presiden Republik berwewenang memberikan pengampunan dan memperingankan hukuman, setelah berkonsultasi dengan Pemerintah”.

Sebelumnya, pada 2022, melalui proses persidangan yang hakim  kolektif , menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada mantan Menteri Keuangan, Emília Pires dan Mantan Wakil Menteri Kesehatan, Madalena Hanjam.

Kedua terdakwa dijatuhi hukuman karena, dalam persidangan terbukti melakukan tindak pidana partisipasi ekonomi dan bisnis dalam proyek distribusi tempat tidur pasien ke HNGV (Rumah Sakit Nasional Guido Valadares). Perbuatan keduanya didakwa dengan  pasal 299 alinea 1 dari Undang-Undang hukum pidana.

Dalam persidangan terdakwa Emilia dituntut  melanggar  aturan hukum No. 10/2005  yang sudah diubah ke aturan hukum No. 01/2010 tentang pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Menteri Keuangan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Dan, dalam kasus tersebut Emilia melibatkan suaminya, Warren Macleod,  dalam  proses pembelian tempat tidur pasien untuk Kementerian Kesehatan.  Warren Macleod sebagai Direktur perusahaan MAC’S Metal Craft, yang merupakan perusahaan yang ditunjuk  dalam pembelian tempat tidur untuk  pasien tersebut.

Sementara, terdakwa Madalena Hanjam melanggar aturan  hukum pengadaan barang dan jasa dalam proses memutuskan keputusan membeli tempat tidur pasien untuk Kementerian Kesehatan  dengan karakter  single source dan tidak melalui Komisi Evaluasi  Kementerian Kesehatan.

Dilain pihak, grasi yaitu pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh seorang Presiden Republik.

Reporter : Mirandolina Barros Soares

Editor       : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!