DILI, 12 Oktober 2023 (TATOLI)— Pemerintah Jepang mendukung Timor-Leste dalam penguatan kerjasama infrastruktur komunitas pada Proyek Community Infrastructure for Resilience (CIReP) atau Infrastruktur Masyarakat untuk Ketangguhan di kotamadya Ermera, Bobonaro, Liquica dan Daerah Administratif Spesial Oecuse-Ambeno (RAEOA).
Penguatan kerjasama tersebut dilakukan melalui penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Timor-Leste melalui Menteri Administrasi Negara (MAE), Tomás do Rosario Cabral, Sekretaris Negara urusan pelatihan profesional dan ketenagakerjaan (SEFOPE), Rogério Araújo Mendonça, dengan Duta Besar Jepang untuk Timor-Leste, Tetsuya Kimura, dan Perwakilan UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa) di Timor-Leste, Katyna Argueta.
Penandatanganan kesepakatan dilakukan di kantor Kementerian Administrasi Negara, Caicoli, Dili, kamis ini.
Perwakilan UNDP di Timor-Leste, Katyna Argueta, mengatakan proyek tersebut akan dilaksanakan bersama dengan MAE dan UNDP, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat di tiga kotamadya dan RAEOA.
“Dengan membangun dan merehabilitasi 40 unit infrastruktur, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, pasar, irigasi, air dan sanitasi. Selain itu, proyek ini akan menciptakan lapangan kerja dengan jangka waktu pendek bagi masyarakat yang melibatkan tenaga kerja terampil dan tidak terampil dalam proses konstruksi,” kata Katyna Argueta dalam sambutanya.
Dia menyoroti pentingnya membangun infrastruktur masyarakat pedesaan dan meningkatkan akses terhadap air dan sanitasi serta fasilitas kesehatan bagi masyarakat pedesaan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial Timor-Leste.
“Infrastruktur sangat penting di daerah pedesaan karena membantu menyediakan akses pasar bagi masyarakat untuk hasil pertanian mereka, dan juga pusat kesehatan bersalin untuk ibu muda, pusat komunitas untuk program pemuda, dan banyak lagi,” jelasnya.
Proyek besar tersebut akan menelan biaya sebesar $5,1 Juta. Dimana, proyek tersebut didanai bersama oleh pemerintah Jepang senilai $4,8 juta dan UNDP sebesar $300 ribu. Rencananya, proyek itu akan dilaksankan mulai tahun 2023 dan akan berakhir pada 2027.
Sementara, Duta Besar Jepang di Timor-Leste, KIMURA Tetsuya dalam sambutannya mengatakan proyek ini menjamin akses penduduk setempat terhadap layanan dasar di tingkat komunitas dengan membangun dan merehabilitasi infrastruktur seperti jembatan dan jalan, serta fasilitas pasokan air dan pos kesehatan.
“Proyek ini sejalan dengan konsep keamanan manusia yang dianggap penting oleh Jepang. Konsep ini berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan individu, khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan. Kami berharap ketahanan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan proyek yang mencakup setiap segmen masyarakat termasuk kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi, pasar dan irigasi,” tutur Dubes Jepang.
Dilain pihak, Menteri MAE, Tomás do Rosario Cabral atas nama Pemerintah Timor-Leste, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Jepang dan UNDP yang selalu mendukung negara ini dalam berbagai sektor sejak restorasi kemerdekan hingga saat ini.
“Kami percaya bahwa proyek infrastruktur komunitas sangat penting untuk memastikan ketahanan dan keberlanjutan komunitas kami. Jadi, kami berterima kasih atas dukungan UNDP dan pemerintah Jepang untuk terus mendukung infrastruktur berbasis pedesaan, dan saya harap masyarakat dapat terlibat langsung dalam proyek tersebut,” tuturnya.
Menurut Menteri Tomas, proyek tersebut sangat selaras dengan program pemerintah konstitusional ke-IX, dimana akses terhadap infrastruktur dasar, infrastruktur air dan sanitasi, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja telah ditekankan dalam program pemerintah.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
