LIQUIÇA, 11 september 2023 (TATOLI)— Presiden Republik, José Ramos Horta meminta pemerintah melalui kementerian terkait untuk memperketat keamanan transportasi lintas batas di wilayah perbatasan, sehubungan dengan barang impor yang masuk melalui perbatasan semakin meningkat.
“Pemerintah harus mengawasi transaksi massal di perbatasan Motain sehingga Pelabuhan Tibar dan Motain dapat berjalan serupa. Karena, perbatasan Motain memberikan dampak negatif pada perdagangan internal kita,” kata Presiden Horta pada wartawan di Pelabuhan Tibar, Liquica, senin.
Presiden Republik juga meminta kepada Pemerintah untuk membuat peraturan pengawasan yang dapat memberikan dampak terhadap investasi besar seperti pelabuhan Tibar.
Menuru Kepala Negara, barang yang masuk di Pelabuhan Tibar dikenai pajak sesuai dengan peraturan pemerintah, sementara barang yang masuk di Pelabuhan Atapupu-Indonesia melalui perbatasan Motain hanya dikenakan tarif rendah, sehingga ini sangat berdampak pada ekonomi negara ini.
“Kami memahami pedagang, importir mencari laba maksimum itu normal. Namun, barang yang datang dari Surabaya dan tiba di Atapupu melewati perbatasan tidak ada peraturan apa pun dan kontainer tidak membayar tarif sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi, negara kita yang rugi dari segi ekonomi,” jelas Kepala Negara.
Selain itu, Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk memperbaiki jalan dari Motain ke Dili, tetapi kontainer dan truk besar melewati Motain, sehingga membuat banyak jalan yang rusak.
“Mobil besar mereka masuk dari perbatasan dan merusak semua jalan. Dan mereka tidak membayar pajak dan merugikan keuntungan negara. Karena itu, Pemerintah harus melihat masalah tersebut, karena mereka membawa barang dari Surabaya ke Atapupu dan kemudian ke Timor-Leste dengan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, Pemerintah harus melihat masalah tersebut,” jelas Horta.
Dengan keluhan tersebut, Menteri Transportasi dan Telekomunikasi (MTK), Miguel Manetelu mengatakan bahwa, tentang pengawasan pasar di perbatasan sedang dalam proses dan Pemerintah belum membuat peraturan, tetapi akan terus diterapkan dengan peraturan yang telah ada.
“Kami terapkan dengan peraturan dan ini adalah proses yang panjang. Jadi, kami terapkan dulu dengan beberapa peraturan Kementerian, untuk menyelesaikan masalah yang membuat Presiden Republik khawatir,” ucap Menteri Miguel.
Dengan demikian, Pemerintah menjamin pada oktober mendatang akan diterapkan peraturan dengan biaya pajak impor diperbatasan Motain dan Pelabuhan Tibar akan disamakan.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
