iklan

POLITIK, INTERNASIONAL, HEADLINE, SOSIAL INKLUSIF

Dewan Pers Timor-Leste minta otoritas Myanmar hargai kebebasan pers

Dewan Pers Timor-Leste minta otoritas Myanmar hargai kebebasan pers

Ketua Dewan Pers, Otelio Ote didampingi Anggota Dewan Pers, Benevides C. Barros dan Amito Araujó menggelar konferensi pers di kantor Dewan Pers, Kintal Boot, senin (11/09). Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 11 september 2023 (TATOLI)—Dewan Pers (Conselho de Imprensa – CI) Timor-Leste meminta para petinggi di Myanmar untuk menghargai dan menjamin kebebasan pers dalam berekspresi dan berpendapat bagi para jurnalis di Myanmar.

Ketua Dewan Pers, Otelio Ote mengatakan pernyataan tersebut diberikan sesuai dengan hasil dari Konferensi Internasional The Dili Dialogue Forum (DDF) dan posisi Dewan Pers sebagai anggota South East Asia Press Council Network (SEAPC-Net) yang menanggapi situasi politik aktual di Myanmar khususnya di bidang kebebasan pers.

“Dua minggu lalu kami sudah merealiasikan DDF yang dihadiri oleh mitra kita dari negara internasional dan dalam negeri. Apa yang kita simpulkan salah satunya adalah rekomendasi untuk Myanmar,” jelas Ketua Dewan Pers, Otelio Ote melalui konferensi pers di kantor Dewan Pers, Kintal Boot, senin ini.

Sementara, Anggota Dewan Pers, Benevides C. Barros mengatakan bahwa sangat penting bagi Dewan Pers untuk menyampaikan solidaritas untuk situasi kebebasan pers di Myanmar yang mendapatkan intimidasi, ancaman dan hukuman dari junta militer.

“Kita menyampaikkan keprihatinan yang mendalam untuk media dan kawan-kawan jurnalis di Myanmar, saat ini mereka tidak menjalankan aktivitas sebagai wartawan, sebagian sudah pindah ke Australia karena tekanan, intimidasi dan penangkapan yang intensif di Myanmar yang mengharuskan mereka untuk keluar dari negara mereka,” ucapnya.

Ia menegaskan informasi tersebut dikonfirmasi langsung oleh Jim Nolan, Petugas Media IFJ (International Federation of Journalists) untuk Asia Pasifik yang hadir di DDF pada 01 september 2023.

“Dewan Pers meminta para petinggi atau otoritas penuh di Myanmar untuk menghargai kebebasaun pers dan kebebasan berekspresi di Myanmar serta pada seluruh jurnalis di Myanmar di negara Asia lainnya untuk tetap menjadi pembela hak asasi manusia,” katanya.

Sesui pubikasi IFJ pada 31 mei 2023 dijelaskan laporan dari Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) Burma, per 30 Mei 2023, setidaknya 18.417 orang saat ini berada dalam tahanan di Myanmar, 6.106 orang di antaranya sedang menjalani hukuman.

Setidaknya 176 jurnalis telah ditangkap, dengan empat orang terbunuh sejak kudeta militer pada 01 Februari 2021, dan sebanyak 47 orang masih berada di penjara atau tahanan polisi. Menurut Daftar Terbunuh tahunan IFJ untuk tahun 2022, Myanmar kini menjadi negara dengan jumlah jurnalis terbunuh tertinggi kedua di dunia setelah China.

Pada 03 Mei lalu, junta militer Myanmar membebaskan lima jurnalis dalam sebuah amnesti ‘kemanusiaan’ terhadap 2.153 tahanan. IFJ terus menyerukan kepada pemerintah internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap kepemimpinan militer dengan segala cara yang memungkinkan, termasuk penggunaan hukum untuk memberikan sanksi kepada pelanggar hak asasi manusia internasional di luar negeri.

 Reporter : Cidalia Fátima

Editor     : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!