DILI, 10 juli 2023 ( TATOLI)— Direktur Eksekutif Asosiasi Disabilitas Timor – Leste ( ADTL), Cesário da Silva meminta Pemerintah Konstitusional ke-IX yang baru dilantik agar mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kehidupan kaum difabel di Timor-Leste (TL).
“Saya minta pemerintah untuk memprioritaskan kehidupan kaum difabel dengan mengalokasikan anggaran yang cukup melalui organisasi penyandang disabilitas atau langsung ke ADTL. Sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan kaum difabel di negara ini,” kata Direktur Cesário kepada TATOLI di kantornya Mascarenhas Dili, senin ini.
Dijelaskan, pada tahun 2022, Pemerintah dan Parlemen Nasional Timor Leste telah meratifikasi Undang-undang Konvensi PBB bagi kaum Penyandang Disabilitas. Dengan meratifikasi UU tersebut merupakan kebijakan yang baik dan pemerintah dapat menerapkan konvensi PBB itu untuk mendahulukan nasib kaum difabel di Timor-Leste.
Cesário mengungkapkan, sejauh ini Pemerintahan sebelumnya telah membentuk Komisi antar-kementerian yang terdiri dari 11 kementerian. Tujuannya, untuk mengalokasikan anggaran guna memprioritaskan kehidupan kaum difabel di Timor-Leste.
Disebutkan, Komisi antar-kementerian yang terdiri dari 11 kementerian tersebut adalah, Kementerian Solidaritas, Sosial dan Inklusif, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Administrasi Negara, Sekretariat Negara urusan Kesetaraan, Sekretariat Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Negara urusan Pelatihan Kejuruan dan Ketenagakerjaan dan Sekretariat Negara urusan Koperasi.
“Ke-11 lintas kementerian telah menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan setiap anggaran untuk mendukung langsung para kaum difabel. Dukungan akan diberikan melalui organisasi penyandang disabilitas di Timor-Leste untuk melaksanakan program prioritas seperti meningkatkan kapasitas pendidikan pelatihan dan program terkait lainnya. Kami berharap pemerintah baru untuk fokus memprioritaskan masalah kaum difabel agar tidak ada yang merasa tertinggal di negara ini,” pungkasnya.
Ia juga menyebutkan, berdasarkan data Statistik Nasional tahun 2022, Timor-Leste mencatat 93.000 kaum difabel, dimana 17.000 diantaranya, teridentifikasi paling rentan.
“Kita mengalami peningkatan untuk jumlah kaum difabel di Timor-Leste jika dibandingkan dengan data statistik Nasional tahun 2015 yang hanya berjumlah 38.128, namun pada 2022 jumlahnya meningkat lebih dari 93.000. Dimana, 17.000 orang diantaranya teridentifikasi paling rentan. Sehingga organisasi penyandang disabilitas perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memprioritaskan kehidupan mereka,” jelasnya.
Reporter : Mirandolina Barros Soares
Editor : Armandina Moniz
