DILI, 23 maret 2023 (TATOLI)—Sejak restorasi kemerdekaan pada tahun 2002, Timor-Leste hingga saat ini masih memegang status LDC (Least Developed Countries) atau negara terbelakang yang menjadi tantangan dalam proses aksesi Timor-Leste ke OPD (Organisasi Perdagangan Dunia).
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan, Rui Gomes dalam pertemuan kelima Kelompok Kerja Proses Aksesi Timor-Lestes ke OPD yang mendapatkan partisipasi dari seluruh lini kementerian.
Menurutnya, sebagai negara yang terisolasi dari dunia, Timor-Leste tidak memiliki pertumbuhan ekonomi untuk itu diharuskan membuka diri dan diharapkan dengan aksesi ke OPD bisa meningkatkan produksi lokal dalam negeri.
“Kita masih dalam tahap transisi, saat ini kita masih dalam anggota LDC dan 2024 baru dilakukan evaluasi untuk status kita, dan dibutuhkan beberapa tahun lalu untuk keluar dari status LDC. Kita masuk dalam status LDC karena masih rapuh dan rentan dalam segala hal dan juga termasuk aturan hukum,” jelas Menteri Rui dalam pertemuan yang dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama (MNEK -tetun), Pantai Kelapa, kamis ini.
Negara terbelakang (LDC) adalah negara yang tidak mampu berdiri sendiri karena tidak memiliki sistem ekonomi yang dapat memenuhi dan menstabilkan tingkat perekonomian negaranya sehingga dapat mempengaruhi keadaan kehidupan masyarakat di negaranya.
Menteri Rui juga merekomendasikan untuk tim agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Kabinet Dewan Menteri untuk melihat kembali aturan hukum yang sudah disetujui agar tidak bertentangan dengan yang ditawarkan oleh OPD maupun untuk ASEAN.
“Harus ada kontrol karena masalahnya di TL adalah kurangnya keberlanjutan, jika perubahan Pemerintahan maka akan dirubah semuanya termasuk aturan, dan ini yang membuat kita berjalan di tempat,” katanya.
Selain itu, saat ini Timor-Leste juga telah menerapkan hukum pajak baru yang diperuntungkan untuk menambah pendapatan negara karena jika tidak pada 2034 setelah dana perminyakan habis. TL akan masuk dalam tahap krisis mengingat saat ini pendapatan keuangan domestik baru capai $350 juta.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (MKAE -tetun), Joaquim Amaral menyetujui rekomendasi yang diberikan oleh Menteri Keuangan dan berharap tim teknis bisa segera berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk mencari solusi.
“Saya percaya kita bisa aksesi ke OPD karena kita termasuk yang tercepat dari 24 negara yang saat ini sedang dalam proses aksesi. Dalam pertemuan kita hari ini untuk mengingatkan lini kementerian untuk segera mencari solusi untuk itu bisa memiliki hasil sebelum kita ikuti pertemuan tingkat internasional OPD,” katanya.
Selama ini tim teknis aksesi TL ke OPD telah memenuhi tiga tahap negosiasi mulai dari bilateral, multilateral dan plurilateral yang diharapkan mampu memenuhi semua proses aksesi.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
