ERMERA, 07 maret 2023 (TATOLI)– Direktur Regional Asia-Pasifik UNFPA (Dana Penduduk PBB), Björn Andersson mengakui kawasan Asia-Pasifik hingga saat ini memiliki banyak tantangan dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk korban VBJ (Kekerasan Berbasis Gender).
Ia mengatakan ketika perempuan dan anak perempuan menjadi korban kekerasan, mereka lebih rentan terhadap kehamilan yang dipaksakan dan tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, dan infeksi menular seksual termasuk HIV, dan mengalami trauma psikologis jangka panjang.
UNFPA percaya bahwa mendukung para korban kekerasan dan memberi mereka layanan medis dan konseling yang penting harus menjadi prioritas dan upaya penting untuk mencapai cakupan kesehatan universal dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
“Tidak dapat diterima bahwa diperkirakan satu dari tiga wanita secara global mengalami pelecehan fisik atau seksual dalam hidupnya. Di Timor-Leste hampir dua dari setiap tiga (59%) perempuan Timor (15-19 tahun) melaporkan pernah mengalami kekerasan pasangan intim dalam hidup mereka,” jelas Björn Andersson di Pusat Kesehatan Masyarakat Ermera, selasa ini.
Menurutnya, statistik ini terlalu mengerikan untuk diabaikan dan menjadi alasan yang kuat untuk berinvestasi di sektor kesehatan sebagai titik masuk penting untuk mengidentifikasi kekerasan, menyediakan perawatan medis bagi para korban perempuan dan anak perempuan, dengan merujuk mereka ke layanan penting lainnya, seperti tempat penampungan, pusat konseling atau perawatan medis khusus.
“Tumbuhnya kesadaran akan kekerasan berbasis gender sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam nyawa. Kualitas layanan yang buruk dan kurangnya koordinasi di antara sektor-sektor multirespon seperti kesehatan, layanan kepolisian, sistem peradilan, dan layanan sosial telah menjadi penyebab utama tantangan untuk respons yang efektif terhadap kekerasan berbasis gender di kawasan Asia-Pasifik,” ucapnya.
UNFPA, dalam kemitraan erat dengan Kementerian Kesehatan dan Institut Kesehatan Nasional, telah memainkan peran penting dalam memperkuat kapasitas sektor tanggap kekerasan berbasis gender untuk memastikan penyediaan layanan yang berkualitas dan tepat waktu sesuai dengan prinsip-prinsip yang berpusat pada korban kekerasan berbasis gender.
UNFPA mendukung Pemerintah Timor-Leste, terutama pada Sekretaris Negara urusan Kesetaraan dan Inklusif (SEII) dalam mengembangkan, menyebarluaskan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional tentang Kekerasan Berbasis Gender dari tahap pertama hingga ketiga.
“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Timor-Leste atas komitmennya untuk memperkuat kapasitas respons sektor kesehatan terhadap jalur rujukan kekerasan berbasis gender dan sistem manajemen kasus,” jelasnya.
Ia pun berterima kasih kepada kemitraan global Spotlight Initiative antara Uni Eropa dan PBB untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
Hak untuk hidup bebas dari kekerasan dalam Timor-Leste yang inklusif dan kesetaraan gender harus dilindungi oleh semua orang.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
