iklan

KESEHATAN, DILI

Kemenkes luncurkan desiminasi panduan politik nasional bagi keluarga berencana

Kemenkes luncurkan desiminasi panduan politik nasional bagi keluarga berencana

Menteri Kesehatan, Odete Maria Freitas Belo. Foto Tatoli/Francisco Sony

DILI, 30 september 2022 (TATOLI)—Kementerian Kesehatan (Kemenkes) didukung Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) dan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), jumat ini meluncurkan desiminasi panduan politik nasional bagi keluarga berencana.

Menteri Kesehatan, Odete Maria Freitas Belo mengatakan, rancangan resolusi politik keluarga berencana telah disetujui dalam rapat Dewan Menteri pada tahun lalu.

“Politik keluarga berencana merupakan, instrumen yang dapat berkontribusi untuk menyadarkan laki-laki dan perempuan  yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. Serta bagaimana untuk mendidik dan mempromosikan keluarga sehat,” kata Menteri Odete Belo dalam sambutannya  di Palacio das Cinzas, Caicoli Dili, jumat ini.

Dijelaskan, politik tersebut dalam keluarga berhak merencanakan untuk memiliki anak dengan jarak atau terbatas sehingga  dapat mengontrol juga penyebaran virus melalui hubungan intim.

“Tujuan dari politik tersebut untuk mengurangi kematian bagi ibu saat melahirkan anak-anak dan juga mempromosikan tugas dari seorang ayah dan ibu yang baik dalam membina keluarga mereka,” katanya.

Menteri Odete juga mengucapkan terima kasih atas dukungan UNFPA, yang sangat memperdulikan kesehatan perempuan dengan meluncurkan desiminasi panduan keluarga berencana, yang baik untuk kesehatan reproduksi.

Sementara, Perwakilan dari UNFPA dan WHO, José Antonio menjelaskan, data yang dikumpulkan dari demographic health survey, menunjukan   dari tahun 2017 tercatat  25% perempuan  telah menikah dengan usai reproduksi antara 15 hingga 29 tahun,  sedangkan 65%  belum mengakses pada keluarga berencana.

“Dalam survei tersebut menunjukan tingkat fertilitas dengan angka 4,2, jika dapat menurunkan tingkat fertilitas melalui program keluarga berencana,  maka dapat mengurangi kematian ibu dan bayi hingga 65%”,  tutur José.

Dikatakan, Politik keluarga berencana harus komprensif, inklusif dan ada kemajuan. Sehingga dapat menyelesaikan masalah seperti kebutuhan keluarga berencana yang belum terdaftar dan mengakses pada kesehatan reproduksi yang dapat berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (ODS).

Reporter : Mirandolian Barros Soares

Editor      : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!