DILI, 26 september 2022 (TATOLI)— Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) melaporkan sementara akses ke keluarga berencana dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi sangat penting dalam memastikan kesetaraan gender dan peningkatan mata pencaharian.
Dalam siaran pers yang diakses Tatoli, senin ini menjelaskan, diperkirakan 257 juta perempuan tidak memiliki akses ke metode keluarga berencana yang aman dan efektif secara global.
Demikian pula, studi UNFPA tentang Dampak COVID-19 pada Keluarga Berencana menemukan bahwa hampir 12 juta perempuan di 115 negara kehilangan akses ke layanan keluarga berencana, yang menyebabkan 1,4 juta kehamilan dan tidak diinginkan akibat gangguan yang disebabkan oleh COVID-19.
Sementara, di Timor-Leste lebih dari separuh perempaun menikah pada usia subur (15-49) dan telah menyatakan keinginan untuk memberi jarak atau membatasi jumlah anak yang mereka miliki. Meskipun, hampir satu dari tiga perempuan berusia 15 hingga 49 tahun memiliki kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi.
Joanzinha Gura da Costa, ibu dua anak berusia 22 tahun mengatakan kurangnya akses ke keluarga berencana berarti menunda pendidikannya.
Disarankan bahwa seorang perempuan harus menunggu sampai anak terakhirnya setidaknya berusia dua tahun sebelum hamil lagi untuk menjaga kesehatannya dan kesehatan anaknya.
“Saya menikah ketika saya masih duduk di kursi mahasiswa tahun kedua di sebuah universitas swasta di Dili. Di mana suami saya juga kuliah. Saya berusia 20 tahun pada waktu itu dan harus menghentikan studi saya ketika saya hamil. Anak perempuan saya yang pertama lahir pada juli 2019 dan anak perempuan kedua saya lahir pada juli 2020. Jadi, selisih kurang dari satu tahun,” kata Ibu Joazinha Gura dalam siaran pers itu.
“Ketika saya melihat teman-teman sekelas saya pergi ke sekolah, saya merasa sangat sedih dan hampir kehilangan harapan untuk masa depan. Tetapi, setelah putri kedua saya lahir, orang tua dan suami saya menyarankan saya untuk menggunakan kontrasepsi agar saya dapat melanjutkan studi dan untuk jarak yang lebih baik,” ucapnya.
Ia menambahkan “Saya pergi ke Puskesmas Becora pada september 2020 untuk berbicara dengan penyedia layanan kesehatan dan diberi konseling tentang manfaat menggunakan keluarga berencana dan pilihan yang tersedia. Saya memilih untuk menggunakan metode suntikan dan berhasil kembali ke universitas untuk melanjutkan studi saya. Sekarang saya berada di tahun terakhir studi saya,” ungkapnya.
Sementara, peringatan 25 tahun Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang diadakan di Nairobi, Kenya pada 2019, Timor-Leste adalah bagian dari 179 pemerintah yang mengadopsi Program Aksi yang penting, dan mewakili dukungan besar bahwa mengamankan kesehatan reproduksi, hak-hak individu dan pemberdayaan perempuan adalah kewajiban setiap negara dan masyarakat.
Reporter : Cidalia Fátima
Editor : Armandina Moniz
