iklan

EKONOMI, POLITIK, INTERNASIONAL

Timor-Leste minta sanksi atas negara berkembang dicabut

Timor-Leste minta sanksi atas negara berkembang dicabut

Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste, Adaljiza Magno berpidato dalam rapat tahunan ke-46, G77 (kelompok 77) di New York, Amerika Serikat. Foto MNEK

DILI, 26 september 2022 (TATOLI)— Menteri Luar Negeri dan Kerjasama (MNEK -tetum) Timor-Leste (TL), Adaljiza Magno dalam pidatonya di rapat tahunan ke-46,  G77 (kelompok 77) meminta agar  sanksi yang diberikan atas  negara berkembang harus dicabut.

Rapat G77 tahun ini dengan tema “Menyelesaikan krisis makanan, bahan bakar, dan keuangan serta jalan menuju SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Rapat tersebut digelar di New York, Amerika Serikat.

Menteri Adaljiza  mengatakan, Timor-Leste mendaftarkan solidaritasnya dengan negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti Kuba sebagai akibat dari tindakan ekonomi yang memaksa, termasuk sanksi sepihak.

“Kami percaya bahwa sanksi ini akan semakin melemahkan kemampuan negara untuk mengubah pembangunan ekonomi dan sosial, serta kesejahteraan rakyatnya. Akibatnya, kami menuntut agar sanksi terhadap negara berkembang harus dicabut,” ungkap Menteri Adaljiza dalam siaran pers yang diakes Tatoli.

Pandemi dan krisis global memaksa dunia untuk memperkuat multilateralisme, solidaritas, dan persatuan untuk secara kolektif mengatasi tantangan   dan membentuk masa depan   dengan berinvestasi pada manusia, menciptakan harmoni dengan alam, dan berjuang untuk pemulihan yang transformatif, adil, dan inklusif untuk agenda 2030.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat yang tulus dari Timor-Leste kepada Republik Kuba karena telah mengambil alih kepemimpinan G77 dan menyampaikan penghargaan tulus kepada Presiden Pakistan yang akan keluar atas tekadnya dalam memastikan kepentingan kelompok tersebut di sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan forum internasional.

Dikatakan, Timor-Leste bangga menjadi bagian dari kelompok yang luas dan beragam ini yang sangat dinamis dalam mengadvokasi kepentingan kolektif dan meningkatkan agenda pembangunan bersama untuk memajukan realisasi Agenda 2030 untuk pengentasan kemiskinan, mengatasi tantangan sosial ekonomi dan lingkungan dan memastikan perdamaian dan keadilan yang ditopang oleh solidaritas dan persatuan yang kuat.

Diungkapkan, pandemi dan krisis iklim telah memperkuat kerentanan struktural mereka, ditambah dengan ruang fiskal yang terbatas dan defisit anggaran yang besar serta tingkat utang publik dan kendala untuk memobilisasi keuangan publik dan swasta untuk mendukung tujuan pembangunan.

“Kami meminta dukungan internasional untuk mewujudkan tujuan Doha untuk least developed countries (LDCs) termasuk mendukung penerapan Indeks Kerentanan Multidimensi untuk memungkinkan akses SIDS (Small island developing States) ke pembiayaan lunak di luar pengukuran Gross national income (GNI),” ucapnya.

Mewujudkan komitmen untuk melaksanakan United Nations Decade of Family Farming guna meningkatkan peran keluarga dalam pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta pengentasan kemiskinan sangat penting. Selanjutnya,  menyelaraskan hubungan manusia dan alam untuk konservasi dan adaptasi yang akan membantu mengurangi iklim dan dampak bencana.

G77 di Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah sebuah koalisi 134 negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan ekonomi kolektif para anggotanya dan menciptakan kapasitas negosiasi bersama di PBB.

​Kelompok 77 (G-77) dibentuk pada tanggal 15 Juni 1964 melalui pengesahan Joint Declaration dari 77 anggota negara berkembang pada saat berlangsungnya sidang Sesi Pertama United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) di Jenewa. Sampai saat ini, Kelompok 77 dan China telah beranggotakan 133 negara.

Reporter: Cidalia Fátima

Editor    : Armandina Moniz

iklan
iklan

Leave a Reply

iklan
error: Content is protected !!